Mayoritas Pokir Dewan Bumi Menaksopal Usulan Pada Bidang Infrastruktur
Foto: Ketua DPRD kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi saat memimpin rapat di Aula Gedung Dewan Trenggalek. Senin, 17 Maret 2025. (Mondes/Her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | Ribuan usulan masyarakat yang masuk dalam program pokok-pokok pikiran (Pokir) di legislatif bumi Menaksopal hampir keseluruhan merupakan di bidang infrastruktur.
Setidaknya ada 1.241 usul yang tercatat dan mampu dikompulir para wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) mereka.
Hal tersebut merupakan hasil kerja anggota dewan ketika turun ke wilayah kerja melalui reses.
Hampir 99 persen, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Dihubungi Mondes.co.id, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan jika program Pokir dimaksud memang merupakan salah satu saluran aspirasi bagi rakyat.
Apapun keinginan serta masalah yang dikeluhkan, konstituen bisa disampaikan dan akan difasilitasi oleh DPRD.
Semua masukan ataupun usulan tersebut akan ditampung untuk kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
“Tahapan berikutnya, setelah disetujui dalam musrenbang kabupaten, kemudian masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujar Doding pada Selasa, 18 Maret 2025.
Disampaikan mantan aktivis itu, dari hasil reses 45 anggota dewan hingga saat ini, terdata sekitar 1.241 usulan.
Akan tetapi, harus diingat pula bahwa dalam prosesnya akan terjadi dinamisasi.
Jadi, tidak semua harus terealisasi pada tahun anggaran yang sudah berjalan. Jika sesuai dengan skala prioritas dan sinkron dengan RKPD, baru bisa dieksekusi.
“Perlu diingat, dengan jumlah usulan yang begitu banyak, maka tidak semua dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Terbatasnya anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan hal itu,” jelasnya.
Terlebih, sambung Doding, adanya efisiensi anggaran juga telah membuat anggaran pemerintah daerah terkurangi hingga Rp53 miliar. Sehingga, seluruh pihak juga wajib berfikir secara rasional.
Meski sebenarnya tidak ada batasan dalam jumlah usulan Pokir, namun daya dukung untuk realisasinya dibatasi maksimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Aturannya, anggaran untuk merealisasikan dibatasi hingga maksimal 10 persen dari PAD,” ujar politisi Partai PDI Perjuangan itu.
Sedangkan klasifikasi usulan, tandas dia dalam Pokir tahun 2025, lebih merujuk pada pembangunan infrastruktur.
Di antaranya, perbaikan jalan, pembangunan irigasi, serta infrastruktur di bidang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pembangunan fisik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Dari usulan yang masuk, sebagian besar memang terkait perbaikan jalan rusak. Ada juga usulan di bidang pendidikan, tetapi tetap berupa infrastruktur, seperti pembangunan ruang kelas atau fasilitas sekolah,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar