Warga Nahdliyin Tak Pengen Ketinggalan di Pilkada Pati 2024 

PATI – Mondes.co.id | Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 yang akan datang, terus terlihat momentum dari gerakan masyarakat yang mengharapkan seorang Bupati Pati berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Doktrin di berbagai linimasa bermunculan secara gencar, dengan tagline berikut.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Terkait Putusan MK Soal Pilkada, KPU Jepara Tunggu Arahan Pusat

394 Dian A.

‘2024 Wayahe Wong NU Mimpin Pati’

‘Bupati Pati 2024 Wayahe Wong NU’

‘Wis Wayahe Wong NU Bupatine’

Baca Juga

1 tahun  lalu

Foto Ukuran Jumbo Pasangan Prabowo dan Gibran Hiasi Kota Pati

856 mondes

Inisiator gerakan ‘2024 Wayahe Wong NU Mimpin Pati’, bernama Rokib Ismail menegaskan, kini kalangan Nahdliyin mulai ambil peran memimpin daerah. Apalagi daya dukung masyarakat yang sebagian besar merupakan beraliran Islam NU.

“Sudah waktunya bagi NU untuk mengedepankan kebijakan yang pro melayani kebutuhan masyarakat,” ucapnya, Rabu, 13 September 2023.

Gerakan yang telah terbentuk ini didasarkan pada kekhawatirannya karena belum pernah ada Bupati dari kalangan Nahdliyin di Kabupaten Pati.

Lebih lanjut, kriteria kepala daerah di Kabupaten Pati masih dibahas lebih lanjut sebagai wujud upaya penentuan konsolidasi gerakan politik masa depan.

“Belum ada figur yang kita munculkan, termasuk juga kendaraan politiknya. Sebab kami baru rapat sekali. Pada kesempatan rapat perdana tersebut, kami baru menyamakan persepsi lebih dulu,” terangnya.

Sementara, Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Pati mengapresiasi langkah tersebut. Pasalnya, kesadaran akan politik di pesta demokrasi 2024 memperlihatkan warga Nahdliyin aktif mengawal kebijakan.

“Kalau soal politik praktis adalah dari parpol (partai politik) sendiri. Namun jika ada gerakan dari warga Nahdliyin, maka sebagai organisasi kami ada untuk kepentingan dan kebaikan bersama,” tegas Yusuf Hasyim.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa tidak pernah melarang jika ada kader NU yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada maupun Pemilihan Legislatif (Pileg), asalkan tujuan utama untuk kemaslahatan ummat.