Wakil Ketua DPRD Tanggapi Isu APBD Rembang Devisit

REMBANG – Mondes.co.id |Isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025 menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Rembang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang, Ridwan, memberikan klarifikasi dalam wawancara kepada media.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Naik Mobil Box, 11 Lansia Terjun Bebas di Sungai Desa Troso 

1079 Dian A.

Ridwan menjelaskan bahwa APBD 2025 yang disahkan pada akhir November 2024 memang menunjukkan kondisi defisit sebesar Rp5 miliar secara normatif.

Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran karena telah diantisipasi dan akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.

“Secara normatif, APBD Tahun Anggaran 2025 yang disahkan akhir November 2024 benar terjadi defisit Rp5 miliar, namun angka tersebut sudah dipastikan akan ditutup dengan Silpa 2024. Sehingga bisa dipastikan malah surplus anggaran,” ungkap Ridwan kepada wartawan.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Program TMMD RTLH Desa Payak, 2 Rumah Rampung Dibangun

442 Vindi Agil

Lebih lanjut, Ridwan menanggapi informasi yang beredar di media massa mengenai defisit APBD Rembang yang mencapai Rp252 miliar.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pembacaan awal yang belum melalui proses klarifikasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Perkara ada sliweran informasi di media terjadi defisit sekitar Rp252 miliar, setelah Banggar adakan pencocokan dengan TAPD, tinggal sekitar Rp236 miliar,” jelasnya.

Namun, Ridwan menekankan bahwa angka Rp236 miliar tersebut bukanlah angka final.

Setelah dilakukan pencermatan lebih mendalam, ditemukan banyak pos anggaran yang belum memiliki kepastian pembiayaan dan masih bersifat aspiratif.

“Setelah kita cermati ternyata angka Rp236 miliar masih banyak ditemukan angka yang bersifat cita-cita dan harapan, sehingga masih banyak yang bisa dikoreksi,” tegasnya.

Dalam forum resmi antara Banggar dan TAPD yang diadakan pada beberapa waktu lalu, telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk menginventarisasi potensi sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.

“Toh dalam forum Banggar dengan TAPD Rabu (9/4/2025) kemarin sudah diinventarisir sumber anggaran untuk menutup angka Rp236 miliar yang dimaksud,” imbuhnya.

Ridwan juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terpengaruh oleh isu defisit yang belum memiliki dasar kuat.

Ia mendorong agar proses pembahasan Perubahan APBD dilakukan lebih awal untuk memberikan kepastian terhadap arah pembangunan daerah.

“Dengan demikian saya mengimbau agar rakyat, OPD dan stakeholder tidak lagi dihantui oleh isu defisit-defisit tanpa segera diciptakan kepastiannya, sehingga saya lebih mendesak untuk dilakukan pembahasan perubahan APBD sesegera mungkin untuk menjamin kepastian Anggaran,” pungkas Ridwan.

Politisi dari PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong akuntabilitas anggaran daerah.

Pemerintah daerah diharapkan segera merespons dorongan legislatif ini, demi menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Editor: Mila Candra