Strategi Penyelamat Stunting di Rembang Saat Dana Desa Terpangkas 70 Persen
Foto: Ilustrasi gerakan bebas stunting di Kabupaten Rembang (Mondes/Istimewa) REMBANG – Mondes.co.id | Langit kebijakan fiskal di tingkat desa tengah mendung.
Penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026 yang mencapai angka 70 persen, menjadi hantaman keras bagi program-program prioritas, salah satunya adalah penanganan stunting.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak tinggal diam melihat ancaman keberlanjutan gizi anak-anak di wilayahnya.
Guna menutup celah anggaran yang menganga, Pemkab Rembang kini menggalang sinergi ketat antara Puskesmas dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil untuk memastikan balita stunting tetap mendapatkan asupan tambahan, meski pundi-pundi kas desa sedang menyusut.
Selama ini, pembagian tugas penanganan gizi cukup jelas, kasus stunting menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Dana Desa, sementara Puskesmas menangani kategori lain lewat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Kepala Puskesmas Pancur, dr. Trianovi Puspasari, mengungkapkan bahwa keluhan dari pemerintah desa mulai bermunculan, seiring minimnya anggaran.
Merespons hal itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk merumuskan solusi estafet penanganan.
”Tahun ini, balita stunting yang semula ditangani desa akan kita usulkan untuk dialihkan penanganannya ke SPPG. Sementara itu, balita non-stunting untuk langkah pencegahan tetap didukung dari dana BOK Puskesmas,” jelas dr. Trianovi, Kamis (26/2/2026).
SPPG tahun ini didorong untuk memperluas cakupan layanan bagi kelompok 3B (Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita non-PAUD).
Dengan pengalihan ini, beban desa yang sedang terhimpit dapat terangkat tanpa mengorbankan kualitas gizi anak.
Kabar baik muncul dari sisi anggaran kesehatan pusat.
Di saat Dana Desa merosot, alokasi BOK Puskesmas Pancur justru melonjak tajam.
Pada tahun 2025, anggaran hanya berada di angka Rp250 juta, namun pada tahun 2026 ini naik dua kali lipat menjadi rata-rata Rp500 juta.
Suntikan dana segar ini membawa dampak positif pada dua aspek utama.
Pertama, penyaluran PMT yang biasanya baru dimulai Agustus, kini ditargetkan bisa meluncur sejak April 2026.
Kedua, mampu menambah jumlah penerima manfaat di 23 desa wilayah Kecamatan Pancur.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu, dana BOK berhasil menjangkau 440 orang yang terdiri dari 16 ibu hamil berisiko, 88 anak gizi buruk (wasting), 81 anak berat badan kurang (underweight), dan 255 anak gagal tumbuh (weight faltering).
Dengan anggaran yang berlipat, angka jangkauan ini dipastikan akan meningkat signifikan.
Kepala Desa Pohlandak, Mundasir, menyambut baik langkah kolaboratif ini.
Baginya, penanganan kesehatan masyarakat tidak bisa diletakkan hanya di satu pundak instansi.
”Harapannya, kebutuhan gizi anak-anak tetap tercukupi. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah kabupaten atau desa saja,” tegas Mundasir.
Sinergi antara Puskesmas, SPPG, dan Pemerintah Desa ini diharapkan menjadi blueprint mitigasi krisis anggaran, memastikan bahwa meskipun angka Dana Desa turun, angka stunting di Kabupaten Rembang harus tetap ditekan hingga titik terendah.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar