PATI – Mondes.co.id | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, terus berupaya memperjuangkan para nelayan yang menggunakan kapal bermesin diatas 10 GT.
Taryadi, Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati, menerangkan jika pihaknya terus melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat terkait masalah zonasi penangkapan ikan.
Akan tetapi, usulan-usulan yang diajukan oleh DKP Kabupaten Pati untuk adanya zona alternatif pencarian ikan bagi nelayan kecil hingga kini belum juga direalisasi oleh pusat.
“Kita juga sebenarnya ingin membantu para nelayan di perairan Juwana, agar bisa mencari nafkah di zona alternatif terlepas dari zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga sudah mengajukan usulan itu, tapi dari pemerintah pusat hingga saat ini belum bisa mengizinkan,” ujarnya, Selasa 20 Juni 2023.
Kendati demikian, Taryadi terus melakukan sosialisasi kepada para nelayan supaya tidak terjebak dengan sistem zona, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan pidana.
Karena menurutnya, zonasi ini sangat riskan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka itulah harus sering dilakukan sosialisasi supaya para nelayan semakin paham dan tidak keluar dari sana.
“Namun demikian karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati adalah yang mempunyai wilayah, sedikit banyak pasti mempunyai andil untuk sosialisasi, pembinaan dan memberikan informasi kepada para nelayan, agar mereka tidak salah langkah,” terangnya.
Lantaran dengan adanya Undang-Undang tahun 2022 terkait penangkapan ikan terukur, banyak nelayan yang merasa resah.
Maka dari itu, ia berharap, agar pemerintah bisa segera menerapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada para nelayan.
“Saya berharap suatu saat nanti ada kebijakan yang menguntungkan bagi para nelayan, sehingga kehidupan mereka kedepannya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Vin/Dr)
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar