Setelah Petinggi, Giliran BPD Minta Kendaraan Dinas Baru, Katanya Motor Lama Tak Layak

JEPARA – Mondes.co.id | Setelah petinggi desa dan lurah mendapatkan motor dinas, kini giliran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meminta motor dinas baru kepada Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta.

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Abpedsi) Kabupaten Jepara Junaidi saat audiensi dengan Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Senin 3 Juli 2023, di Peringgitan Pendopo Kabupaten Jepara.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Gagas Lomba Kebersihan Pasar Tradisional Hingga Kecamatan

859 mondes

“Jika memungkinkan, kami dari Abpedsi mengusulkan untuk pengadaan motor dinas baru untuk BPD pak bupati,” ungkap Junaidi, dalam audiensi.

Dikatakan, kendaraan dinas lama BPD yaitu Honda Revo 2012, kondisinya sudah banyak yang tidak layak.

Syukur-syukur, bisa mendapat perhatian dan diganti dengan motor baru.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ribuan Pasukan Pengaman TPS Kembali Ditarik ke Kesatuan

624 Dian A.

Menurutnya, kendaran dinas ini sangat penting untuk menunjang mobilisasi tugas di desa.

“Kami juga berharap tidak hanya petinggi, juga BPD dapat motor dinas baru,” tuturnya.

Selain kendaraan dinas, ada sejumlah aspirasi lain yang disampaikan kepada Pj Bupati.

Antara lain, peningkatan tunjangan bagi anggota BPD dari desa.

Meskipun sudah ada aturan yang menyebut tunjangan untuk BPD minimal Rp300 ribu dan maksimal Rp1 juta.

Namun pada kenyataannya rata-rata tiap desa memilih untuk memberikan tunjangan kepada BPD di batas minimal atau batas terendah yaitu Rp300 ribu.

“Kami berharap Pj Bupati mendorong kepada pemerintah desa untuk menganggarkan tunjangan BPD. Setidaknya bisa separoh dari batas minimal, atau sekitar Rp500 ribu –700 ribu,” ungkapnya.

Selain itu, para anggota BPD berharap dalam kinerja, juga dberikan jaminan keselaman kerja melalui BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan.

Saat ini, banyak anggota BPD yang belum mempunyai jaminan keselamatan kerja, baik BPS Ketenagakerjaan maupun kesehatan.

“Kami berharap BPJ ini bisa direalisasikan. Meskipun tidak serentak, tapi setidaknya bertahap untuk BPJS Ketenagakerjaan dulu,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, akan menampung segala aspirasi dari BPD di Jepara.

Pihaknya, menginstruksikan dinas terkait, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades), untuk melakukan analisis.

Jika memungkinkan, akan dibantu. Saat ini ada 1.070 anggota BPD di Kabupaten Jepara.

“Kami akan mengupayakan apa yang menjadi harapan para anggota BPD ini bisa segera terealisasi. Meksipun tidak langsung semuanya, tapi bertahap mengingat anggaran pemerintah daerah,” ungkap Edy. (Ar/Dr)