Rumah Nyaris Roboh Jadi Prioritas Sasaran Bantuan RTLH Rembang

REMBANG – Mondes.co.id | Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH).

Wabup Hanies menyatakan, Pemkab Rembang akan berupaya memberikan bantuan bagi warga yang tinggal di rumah dalam kondisi memprihatinkan. Terutama, rumah yang hampir roboh.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Jabat Kapolda Jateng, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo Disambut Tradisi Pedang Pora

283 Harold

“Bupati Rembang, Harno, telah menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah warga yang nyaris roboh dan masyarakat yang tidak bisa makan sama sekali. Ini jangan sampai ada di Kabupaten Rembang,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia meminta para kepala desa untuk melakukan pendataan secara akurat terkait warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Termasuk, mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Awal Bulan, Harga Bahan Pokok di Kabupaten Pati Naik

701 Eko Susanto

“Bantuan RTLH diberikan berdasarkan tingkat keparahannya, jangan sampai ada rumah yang kondisinya sangat parah hingga jika diinjak ayam saja bisa roboh. Ini harus diidentifikasi serius oleh kepala desa, Pak Bupati komitmen akan hal ini,” tegasnya.

Meski demikian, Wabup Hanies mengakui, permasalahan data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan.

Ia menyoroti ketidaktepatan dalam pendataan yang menyebabkan bantuan seringkali tidak tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Trouble kita selama ini kan data. Data tidak valid dan sebagainya, sehingga apa yang seharusnya diberikan pemerintah terkadang tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Afan Martadi, mengungkapkan, pada 2025, Pemkab Rembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program bantuan RTLH.

Dana tersebut diproyeksikan dapat membantu sekitar seribu rumah tak layak huni.

“Itu bantuan dari kabupaten. Sementara, untuk alokasi dari pemerintah provinsi saat ini belum terkonfirmasi,” ujarnya.

Afan juga menjelaskan, bantuan RTLH bersifat stimulan. Artinya, selain dana dari pemerintah, diperlukan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat serta pemerintah desa agar program ini berjalan efektif.

“Sifatnya stimulan, jadi kalau kemarin ada bantuan Rp10–20 juta kan tidak mungkin untuk bedah rumah. Makanya kontribusi gotong royong dan partisipasi masyarakat serta desa sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Editor: Mila Candra