Rembang Berdayakan Desa dengan Tata Kelola yang Transparan

REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten Rembang meluncurkan program Pemantauan Desa dan Keterbukaan Informasi Publik (MMPKIP) yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Program ini merupakan langkah penting menuju pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi akar rumput.

Bambang Priyantoro, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Penataan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan penguatan proses politik di tingkat desa.

Melalui program pemantauan ini, dinas dan warga masyarakat, bersama-sama menilai dan berbagi informasi tentang proyek pembangunan yang sedang berlangsung dan yang telah selesai.

“Kami menemukan beberapa kasus, di mana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendanaan tidak jelas, sehingga menimbulkan rumor dan kesalahpahaman. Dengan meningkatkan transparansi dan memastikan proses yang jelas, kami dapat mencegah kejadian seperti itu,” jelas Bambang.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Polisi Buru Pelaku Perampokan Sukolilo

340 Harold

Tujuan utama program MMPKIP adalah agar masyarakat dapat memantau semua kegiatan desa secara mandiri.

Pengawasan langsung ini diharapkan dapat menghasilkan proses pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat proses politik di desa. Selain pemantauan dan evaluasi, kami akan memastikan bahwa setiap langkah, dari awal hingga akhir dan akuntabilitas, ditetapkan dengan jelas,” tegas Bambang.

Aspek penting dari program ini adalah menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proyek desa yang sedang berlangsung.

Hal ini memberdayakan mereka untuk tidak hanya mendapatkan manfaat dari pembangunan, tetapi juga secara aktif mengawasi pelaksanaannya.

“Kami ingin masyarakat memahami sepenuhnya proses-prosesnya, termasuk alokasi anggaran. Ini akan menghilangkan spekulasi dan misinformasi. Transparansi adalah kunci untuk mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan pada pemerintah desa,” jelasnya.

Program ini juga memprioritaskan peningkatan partisipasi masyarakat dalam semua tahap pembangunan.

“Kita harus memastikan bahwa warga desa tidak hanya terlibat dalam pengawasan tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka,” imbuh Bambang.

Dengan menumbuhkan budaya partisipasi yang lebih besar di tingkat desa, program MMPKIP diharapkan dapat memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.

Dengan proses yang lebih transparan dan partisipatif, masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat dari inisiatif pembangunan.

“Melalui pemantauan, masyarakat dapat melihat langsung pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan begitu, tidak akan muncul isu-isu yang kerap kali muncul akibat minimnya informasi atau kejelasan,” pungkas Bambang.

Editor:Mila Candra