Rekrutmen Perades di Pati Tidak Transparan, LBH AMAN Laporkan Proses Seleksi ke KPK

PATI – Mondes.co.id | Proses seleksi perangkat desa di 125 desa dari 17 kecamatan se-Kabupaten Pati telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Upaya ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Maritim Nusantara (AMAN).

Baca Juga

5 bulan  lalu

Ribuan Umat Kristiani Rayakan Natal Bersama Tokoh Lintas Agama

267 Dian A.

Perlu diketahui, seleksi perangkat desa ini terdapat 264 formasi yang terdiri dari dari 42 sekretaris desa (Sekdes), serta 222 posisi lainnya seperti kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), dan kepala dusun (Kadus).

Sejauh ini, LBH AMAN telah menerima 6 pengaduan dugaan kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa yang diduga dilakukan oleh panitia seleksi ataupun kepala desa.

Adapun modus kecurangan dilakukan adalah dengan menggunakan skor atau jumlah pengabdian calon perangkat desa.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Buang Puntung Rokok Sembarangan, Lahan Warga di Batangan Terbakar

466 Vindi Agil

Hal ini menjadi salah satu komponen penilaian selain skor penilaian ujian tertulis.

Selain itu, ditemukan terdapat proses penghitungan skor yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati (Perbub) yang seharusnya dipilih berdasarkan nilai tertinggi karena adanya persinggungan waktu, namun oleh panitia diakumulasi.

“Jelas ini tak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perda Perangkat Desa,” tegas Ketua LBH AMAN, Solikhin, Jumat , 1 November 2024.

Ia menambahkan, penentuan pihak ketiga dan tahap seleksi tidak transparan. Pihaknya akan mengidentifikasi lebih jauh dengan melibatkan KPK dan Ombudsman RI.

“Hal sama juga terjadi pada penentuan pihak ketiga serta tahapan proses seleksi yang minim keterbukaan. Kita akan identifikasi lebih detail tentang dugaan maladministrasi ini. Ombudsman dan KPK RI kita minta monitoring atas proses seleksi perangkat desa ini, surat tertulis akan kita kirimkan,” jelasnya

Sementara, Karman Sastro selaku Dewan Pembina LBH AMAN mengharapkan semua pihak untuk turut serta mengawasi proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati.

“LBH AMAN harus memastikan proses seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan. Kita tak ingin seperti Kabupaten Demak yang beberapa waktu lalu ada 8 kepala desa terlibat suap dalam pengisian perangkat desa,” ungkapnya.

“Maka ujian tertulis hari ini yang diselenggarakan di Gedung UTC Semarang oleh Sekolah Kajian Stratejik dan Global kita turunkan tim untuk monitoring,” sambungnya.

Editor: Mila Candra