Puluhan Petani Pundenrejo Ngadu ke DPRD Pati

PATI – Mondes.co.id | Sebanyak puluhan petani Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun) terpaksa mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin (20/1/2025).

Pasalnya, konflik agraria antara petani dengan PT Laju Perdana Indah (LPI) yang berkepanjangan, tak kunjung menemukan titik terang.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Kasus Dugaan Korupsi Dindikpora Rembang Masuk Tahap Penyelidikan

977 Supriyanto

Dalam audiensi di gedung DPRD Kabupaten Pati, Germapun menuntut pengembalian hak atas tanah yang disebut dirampas oleh PT Laju Perdana Indah.

“Ini tanah adalah tanah milik nenek moyang kami yang dulunya dirampas Belanda, kemudian dirampas kembali kapitalis. Kami bertekad mengembalikan tanah kepada warga Pundenrejo,” kata Petani Pundenrejo, Sarmin, usai audiensi.

Adanya audiensi, diharapkan persoalan berkepanjangan tersebut, segera rampung. Dengan begitu, petani bisa kembali menggarap lahan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kopdes Merah Putih Terus Digalakkan, 3 Desa di Pati Bakal Jadi Percontohan

225 Vindi Agil

“Memang kami menuntut permasalahan ini agar cepat selesai. Kami bersama-sama ingin berjuang mengembalikan tanah kami. Konflik yang berkepanjangan,” terang dia.

Sarmin, menginginkan agar pihak legislatif memberikan rekomendasi, dengan harapan, lahan yang memicu konflik bisa kembali kepada warga.

“Kami minta DPRD Pati memberikan rekomendasi agar tanah ini kembali ke rakyat Pundenrejo,” jelasnya.

Sarmin mengungkapkan, dalam audiensi tersebut, pihak DPRD bakal berjuang bersama petani.

“Mediasi belum ada titik temu. DPRD berjuang sepenuhnya untuk mengembalikan tanah kepada petani. DPRD siap memimpin. Belum terselesaikan, semoga permasalahan ini cepat terselesaikan, tanah kembali kepada petani Pundenrejo,” bebernya.

Warga Pundenrejo, Zainuddin menyebutkan, sempat mendapatkan tindakan intimidasi agar lahan yang ditempatinya beralih tangan.

“Saya sendiri menduduki lahan itu, punya rumah. Waktu itu memang dipaksa untuk tanda tangan. Saya disuruh mengakui jika tanah itu milik PT LPI,” terangnya.

Ia mengakui, bahwa sebenernya merasa keberatan atas tindakan tersebut.

“Saya sempat takut dan spontan tanda tangan karena didampingi oleh aparat waktu itu dan dipaksa, saya sendiri sebetulnya keberatan. Seluruh warga sebenarnya ketakutan,” imbuh dia.

Editor: Mila  Candra