Puluhan Mahasiswa di Trenggalek Demo, Kritisi Inpres 1 Tahun 2025

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Kritisi munculnya Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun 2025, puluhan mahasiswa di Trenggalek gelar unjuk rasa.

Bahwa dengan terbitnya kebijakan dimaksud (Inpres 1 Tahun 2025), telah mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan terganggu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Naik Pangkat, 63 Personel Polres Trenggalek Gelar Syukuran

689 Heru Wijaya

Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek (AMT) tersebut menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor DPRD Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 21 Februari 2025.

Setidaknya ada 10 poin yang menjadi tuntutan para pendemo agar didengar pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan kordinator lapangan (Korlap) AMT, Genta Aditya Pranayan.

“Secara substantif ada 10 poin tuntutan kami, agar didengar sehingga menjadi bahan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mintobasuki Kebanjiran Nyaris Semeter, Warga Mengungsi

945 Harold

Pun begitu, sambung dia, fokus tuntutan AMT lebih disebabkan terbitnya Inpres 1 Tahun 2025, sehingga berakibat pada pengurangan anggaran pendidikan dasar dan menengah dari Rp8,03 triliun menjadi Rp7,27 triliun.

Kemudian pendidikan tinggi mengalami pemangkasan sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun.

Padahal konstitusi mengamanatkan jika anggaran pendidikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemangkasan anggaran sektor pendidikan berpeluang mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan,” keluhnya.

Menurut Genta, penurunan kualitas pendidikan itu meliputi penurunan fasilitas pendidikan hingga akses sumber daya yang terbatas.

Oleh karena itu, jika pemerintah memangkas anggaran pendidikan sampai mengurangi mandatory spending 20 persen itu, dapat dipastikan pemerintah saat ini sudah melanggar apa yang telah diamanatkan di dalam UUD 1945.

“Akan menjadi ancaman terjadinya penurunan kualitas pendidikan itu sendiri,” tegasnya.

Pemerintah berpendapat, ujar Genta, langkah efisiensi diperlukan untuk mengalokasikan dana ke sektor lain yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Padahal, di satu sisi program MBG belum menjadi sesuatu yang urgent ataupun mendesak.

“MBG dinilai program yang sangat ambisius dan belum mendesak sama sekali, jadi jangan dipaksakan sehingga mengorbankan hal krusial lain seperti halnya pendidikan,” pungkas Genta.

Editor: Mila Candra