PMII Rembang Sampaikan Aspirasi ke DPRD, Ada 7 Poin Tuntutan

​REMBANG – Mondes.co.id | Lima mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Senin (1/9/2025) untuk menyampaikan aspirasi.

Aksi ini berlangsung di tengah persiapan pengamanan ketat oleh personel gabungan di sekitar area DPRD dan Kantor Bupati Rembang.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Tutup Tahun, KONI Pati Perkuat Sinergi dengan Cabor Menuju Porprov Jateng

369 Redaksi

​Sekitar pukul 09.00 WIB, para mahasiswa tiba dan langsung diterima untuk berdialog bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dialog ini dihadiri oleh Bupati Rembang Harno, Wakil Bupati Muhammad Hanies Cholil Barro, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf, Kapolres Rembang AKBP Dhanang Bagus Anggoro, dan Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol Arm Winner Fradana Dieng.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah (Sekda) juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sukolilo Ditandai ‘Kampung Maling’ hingga ‘Desa Penadah’ di Google Maps

1495 Harold

​Dalam kesempatan itu, Bupati Harno menyampaikan apresiasinya atas kedatangan mahasiswa PMII Rembang.

“Kami menerima dengan terbuka sahabat-sahabat PMII untuk berdialog demi kemajuan Kabupaten Rembang. Harapannya, kegiatan ini dapat berjalan tertib, damai, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Harno.

​Tuntutan Isu Nasional dan Daerah

​Dalam audiensi tersebut, PMII menyuarakan berbagai tuntutan terkait isu nasional maupun daerah.

Wakil Ketua PC PMII Rembang, Irza Ahmad Rizki, menegaskan sikap mereka yang mengecam keras tragedi yang terjadi di tingkat nasional.

​”Di nasional kami tetap mengecam adanya tragedi yang terjadi. Kami juga dalam tuntutan ini, memasukkan agar pihak korban harus mendapat pertanggungjawaban yang jelas, serta penanganan kasusnya sampai mana,” tegas Irza.

​Selain isu nasional, PMII juga menyoroti berbagai permasalahan di tingkat daerah.

Mereka mendesak evaluasi kinerja DPRD Rembang, keterbukaan sistem informasi, dan meminta agar anggota dewan lebih mendekat kepada rakyat.

Isu lain yang mereka angkat adalah terkait insentif pajak dan upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Adapun tujuh poin tuntutan yang disampaikan PMII Rembang adalah sebagai berikut.

1. ​Meminta klarifikasi DPRD tentang masalah yang memicu keresahan masyarakat.

2. ​Menentang keras segala bentuk kekerasan aparat yang berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka dalam demonstrasi.

3. ​Menuntut Kepolisian RI bertanggung jawab secara aktif, mengusut tuntas, dan menghukum aparat yang melakukan tindakan brutal.

5. ​Mendesak Komnas HAM beserta jajarannya segera melakukan investigasi atas bentrok antara demonstran dan aparat.

6. ​Meminta Presiden dan jajarannya berpihak kepada rakyat serta tidak melakukan pembiaran yang mencederai demokrasi.

7. ​Menuntut penjelasan pertanggungjawaban dan penanganan dari Presiden dan DPR-RI terhadap keluarga korban yang gugur maupun terluka dalam aksi demonstrasi.

​Ketua PC PMII Rembang, Zubairul Kamal Itaza, menjelaskan alasan di balik keputusan mereka untuk berdialog alih-alih menggelar aksi besar.

Ia menyadari kondisi kondusivitas yang sempat memanas di berbagai wilayah, sehingga ia ingin penyampaian aspirasi di Rembang berjalan dengan damai.

​”Rencana awal memang ada kemungkinan untuk aksi. Cuma kami balik lagi, pernyataan tokoh-tokoh dan para kiai, menyampaikan bahwasanya ayo kita bangun negara ini, terutama di Kabupaten Rembang, usahakan damai,” ungkap Zubairul.

​Mengenai jumlah delegasi yang hanya terdiri dari lima orang, Zubairul mengatakan bahwa hal ini sengaja dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kericuhan.

​”Kami dari PMII menyatakan bahwasanya untuk meminimalisir terjadinya chaos, kami memutuskan mengambil perwakilan masing-masing komisariat PMII di Rembang. Supaya dapat berdialog. Jadi substansinya ada,” jelasnya.

​Zubairul berjanji akan mengawal penuh penyerahan pernyataan sikap ini hingga tuntutan mereka mendapat respons yang jelas dari pemerintah dan pihak terkait.

Aksi damai PMII ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara konstruktif, tanpa harus menimbulkan kericuhan, dan tetap mengedepankan substansi.

Editor: Mila Candra