Petinggi Desa Harus Disiplin Kelola Anggaran

JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Pembinaan APBDesa bagi para petinggi se-Kabupaten Jepara di Pendopo R.A. Kartini, Senin (9/2/2026).

Bupati Jepara Witiarso Utomo, menyampaikan pagu dana transfer yang masuk ke APBDes Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemilu Kian Dekat, Ketua DPRD Pati: Tetap Jaga Kondusifitas

1101 mondes

Jika pada tahun 2025 mencapai Rp436,9 miliar, maka pada tahun ini turun menjadi Rp286,67 miliar.

Jika dihitung, penurunan pagu transfer APBDesa itu mencapai Rp150 miliar.

Penurunan juga terjadi pada Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Jepara, dari Rp27 miliar menjadi Rp17,13 miliar.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Belasan Pejabat Baru di Jepara Dilantik, Ada 2 Camat

566 Dian A.

Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk lebih disiplin dan selektif dalam penggunaan anggaran.

“Di sisi lain, terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meningkat dari Rp32 miliar menjadi Rp34,8 miliar. Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga naik dari Rp60 miliar menjadi Rp70,9 miliar,” terangnya.

Bupati menegaskan, kenaikan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal.

Namun, karena total pagu transfer tetap menurun, seluruh aparatur pemerintah desa diminta realistis dan bijak dalam menyikapi kondisi fiskal.

“Pastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berkelanjutan. Fokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, utamakan kebutuhan prioritas, hindari belanja kurang produktif, dan dorong kemandirian desa,” tegasnya.

Ia juga berharap, aparatur desa semakin memahami regulasi dan teknis pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan semakin tertib dan akuntabel, sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dapat dicegah sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara Muh Ali, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memastikan desa-desa di Kabupaten Jepara tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Khususnya dalam penetapan dokumen desa sesuai tahapan dan aturan yang berlaku, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBDesa.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa juga menjadi perhatian utama.

Aparatur desa diharapkan terus meningkatkan kapasitas pengetahuan, wawasan, kedisiplinan, kemampuan teknologi, serta kinerja.

Melalui pembinaan ini, diharapkan pengelolaan APBDesa di Kabupaten Jepara semakin profesional, transparan, dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Editor; Mila Candra