Pengelolaan Anggaran 2026, PCNU Pati Sarankan Bupati Sudewo Hal Ini
Foto: Ketua PCNU Pati, KH. Yusuf Hasyim (Mondes/Istimewa) PATI – Mondes.co.id | Pemerintah secara tegas akan melakukan efisiensi transfer anggaran ke pemerintah daerah (Pemda) pada tahun 2026 mendatang.
Kebijakan ini dikhawatirkan akan menganggu jalannya pemerintahan daerah hingga berdampak terhadap program-program prioritas.
Mengomentari hal tersebut, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, KH. Yusuf Hasyim meminta kepada Bupati Pati, Sudewo untuk tidak khawatir.
Ia menyarankan agar orang nomor satu di Kabupaten Pati itu bisa memanfaatkan dana zakat yang selama ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Daripada menaikkan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) seperti yang dilakukan oleh Bupati Sudewo ada tahun 2025, memanfaatan zakat dinilai lebih cocok dilakukan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dalam mendanai program-program prioritas.
“Pati ini kan mayoritas Muslim, pemberdayaan zakat ini luar biasa. Kalau pemerintah bisa mengatur zakat ini potensinya luar biasa dan harus amanah dikelola baik. Kalau (menaikkan) pajak, sebenarnya masyarakat tidak terlalu masalah kalau wajar. Kalau naik itu bertahap saya rasa tidak masalah. Kalau kemarin kan langsung tinggi, jadi masyarakat timbul gejolak,” ungkapnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Selain mencari dana tambahan melalui zakat, KH. Yusuf Hasyim juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial ataupun mengurangi kunjungan kerja (kunker).
Ia menilai kegiatan semacam ini hanya buang-buang anggaran saja, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Pak Bupati dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kami harap mengutamakan skala prioritas dan tidak terlalu banyak untuk melakukan hal-hal yang sifat seremonial seperti kunjungan kerja yang memaan banyak anggaran tetapi tidak dinikmati masyarakat umum. Pegawai harus puasa kencangkan ikat pinggang, berfikir kemaslahatan umat,” sarannya.
KH. Yusuf Hasyim mendorong kepada Bupati Sudewo untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami memang mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah ada pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2026. Melihat situasi kondisi di pemerintahan ini ada efisiensi, kami berharap masyarakat bisa diprioritaskan,” jelasnya.
Kondisi jalan yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan dinilai harus segera diatasi.
Sebab, infrastruktur jalan merupakan fondasi awal pembangunan daerah yang berdampak pada seluruh sektor lain di masyarakat.
“APBD 2026 harus betul-betul dirancang sedemikian rupa untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Terutama infrastruktur, selama ini kan tidak tergarap dengan baik padahal berpengaruh besar, seperti ekonomi, wisata, pertanian, perdagangan, dan lainnya,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar