Pengadaan Mobil Dinas Kepala DLH Rembang Picu Polemik di Tengah Defisit Anggaran

REMBANG – Mondes.co.id | Pengadaan mobil dinas baru untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Ika Himawan Afandi, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Pasalnya, pengadaan mobil tersebut dilakukan di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami defisit.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Nastar Olahan Warga Binaan Lapas Pati Mejeng di IPPA Fest 2025

203 Vindi Agil

Kritik keras datang dari Kepala Desa Kabongan Kidul, Marjoni, yang menilai bahwa pengadaan mobil dinas bukanlah prioritas mendesak.

Ia berpendapat bahwa anggaran yang ada sebaiknya dialokasikan untuk mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah yang lebih krusial bagi masyarakat.

“Soalnya anggaran lagi defisit. Mobil dinas bukan hal yang mendesak, tapi layanan pengangkutan sampah, lebih prioritas,” tegas Marjoni.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Petani Sambirejo Risau Hujan Tak Kunjung Turun, Babinsa Pantau Langsung PAT

222 Vindi Agil

Menanggapi kritik tersebut, Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan mobil dinas telah dianggarkan sebelumnya dan merupakan bagian dari dana pendampingan program pengelolaan sampah dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran pendampingan sebesar Rp10 miliar, sekitar Rp400 juta dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas.

“Kami ada kegiatan pengolahan sampah dari pusat sebesar Rp120 miliar. Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan dana pendampingan sekira Rp10 miliar. Dari Rp10 miliar itu, Rp400 juta untuk mobil dinas. Yang lain untuk pengadaan truk sampah, alat pemilah sampah, tempat pembuangan sementara, gerobak sampah, dan operasional lainnya,” ungkap Ika Himawan, kemarin.

Ika Himawan juga menambahkan bahwa kondisi mobil dinas yang lama sudah tidak layak untuk menunjang mobilitasnya dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjangkau daerah-daerah pelosok.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan polemik yang ada.

Sejumlah pihak masih mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Mereka berpendapat bahwa prioritas utama seharusnya diberikan pada peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pengangkutan sampah.

Polemik ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi tentang prioritas penggunaan anggaran daerah.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini.

Editor; Mila Candra