Pemkab Trenggalek Dorong Ekosistem Literasi dan Terciptanya Kota Inklusif
Foto: Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin didampingi beberapa kepala OPD melakukan siaran pers secara daring (Mondes/Her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi jangka panjang dalam mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menerbitkan paket kebijakan baru.
Salah satunya, mulai tahun 2026 mendatang akan membebaskan atau menggratiskan retribusi toko buku dan kitab yang menempati aset daerah.
Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk upaya nyata pemerintah guna mengembalikan, sekaligus membangun ekosistem literasi di Bumi Menak Sopal.
“Pemkab ingin membaca menjadi gerakan baru di Trenggalek,” sebut Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam siaran persnya secara daring di Gedung Smart Centre, Selasa (17/9/2025).
Menurut dia, bahwa langkah yang diambil bukan sekadar meringankan pajak, namun lebih kepada strategi membantu warga melalui jalur pemanfaatan aset milik daerah.
Harapannya, ke depan akan semakin banyak toko buku serta perpustakaan bertumbuh, sehingga ketertarikan masyarakat terhadap komunitas literasi meningkat.
“Dengan menggratiskan retribusi toko buku dan kitab (khususnya bagi yang memanfaatan aset daerah) diharapkan akan semakin merangsang bertumbuhnya kios-kios buku dan perpustakaan, sehingga minat baca masyarakat meningkat,” harapnya.
Masih kata Gus Ipin, sapaan akrab bupati muda tersebut, kebijakan dimaksud telah sejalan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tolok Ukur Pemberian Pembebasan Pajak serta Retribusi.
Sehingga, melalui dorongan ini, gerakan literasi nasional benar-benar segera bangkit, sekaligus menguat di tengah masyarakat.
“Hingga kini, gerakan literasi nasional masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya, skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia yang masih rendah,” ujar Gus Ipin.
Kemudian, sambungnya, meski zaman sekarang media digital sudah jadi rujukan umum, namun tidak sepenuhnya mampu menggantikan peran toko buku dalam menyediakan dukungan literatur berkualitas.
“Ruang digital tidak sepenuhnya mampu menyediakan dukungan literatur berkualitas. Masyarakat tetap membutuhkan sarana interaksi dengan buku dan melalui toko buku inilah bisa dijadikan pintu masuk budaya membaca agar lebih kuat,” tandasnya.
Demi efektifitas, tandas suami Novita Hardini itu, diinstruksikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Dinas Perdagangan (Komidag) dan Dinas Perijinan (DPMPTSP) agar melakukan tindak lanjut.
Seperti, mengidentifikasi seluruh aset milik Pemkab yang digunakan, sekaligus mengkaji dampak kebijakan bagi investasi di sektor bisnis toko buku.
“OPD teknis segera melakukan identifikasi pemilik usaha toko buku, sekaligus mengkaji dampak kebijakan,” imbuh Gus Ipin.
Di sisi lain, masih kata dia, Pemkab juga mendorong hadirnya pojok baca di ruang publik, mulai dari kafe hingga pusat layanan masyarakat.
“Pemkab juga ingin menghidupkan budaya membaca tidak hanya di sekolah atau perpustakaan, tetapi juga di keseharian warga,” jelasnya.
Bukan itu saja, sebut bupati lebih jauh, ada satu lagi rancangan program guna mewujudkan kota Trenggalek agar lebih inklusif.
Yaitu, mengenai penataan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.
Untuk merealisasikannya, Pemkab Trenggalek akan segera menertibkan parkir liar di pinggir jalan, demi ketersediakan area parkir gratis.
“Prioritasnya di dekat pusat layanan serta transportasi umum. Antara lain, area parkir pertokoan Jwalita, sekitar Pasar Pon hingga kawasan wisata Prigi 360,” pungkas Gus Ipin.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar