Pemkab Rembang Putar Otak Hadapi Penyesuaian Dana Pusat 2026

​REMBANG – Mondes.co.id | Isu penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026 mendatang telah memicu kewaspadaan serius di kalangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang.

Kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi stabilitas fiskal dan kelancaran program pembangunan di daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kretek Kudus Bakal Dikenalkan pada Pameran Museum Monumen Pers Nasional 

843 Harold

​Menanggapi potensi tantangan finansial ini, Bupati Rembang, H. Harno, dengan sigap mengumumkan langkah strategis Pemkab, yakni efisiensi anggaran secara ketat.

Bupati menegaskan bahwa Rembang akan menunda sejumlah program yang dinilai kurang prioritas, demi mengamankan keberlanjutan proyek-proyek vital.

​“Menyikapi TKD, apa yang bisa kita efisiensi ya kita efisiensi, apa yang bisa kita tunda ya kita tunda,” ungkap Bupati Harno, menggarisbawahi komitmen untuk bertindak realistis.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Seleksi Perades di Pati, Empat Desa di Tambakromo Turut Serta

2638 Singgih Tri

​Menurut Bupati, langkah efisiensi ini merupakan strategi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Ia optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, serta kerja sama yang solid antara Pemkab, DPRD, dan masyarakat, laju pembangunan di Rembang tidak akan terhenti, meskipun harus berjalan dengan alokasi anggaran yang lebih terbatas.

​Meskipun besaran penyesuaian TKD 2026 masih menunggu arahan resmi dari Pusat, Pemkab Rembang memastikan bahwa prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas akan menjadi pegangan utama dalam mengelola anggaran yang ada.

​“Kita harus tetap fokus pada pelayanan dan pembangunan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, Insya Allah semua dapat berjalan baik,” tambah Bupati Harno.

Pernyataan tersebut memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan penyesuaian dana transfer.

Rembang kini bersiap ‘mengerem’ pengeluaran, demi menjaga roda pembangunan tetap berputar.

​Di sisi legislatif, Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Maryono, turut menyampaikan kekhawatiran dan harapannya.

Ia meminta agar Pemerintah Pusat melakukan kajian yang sangat cermat agar penyesuaian TKD tidak memukul mundur akselerasi pembangunan di daerah.

​“Kami berharap penyesuaian TKD tidak mengganggu program pembangunan, terutama infrastruktur krusial seperti jalan. Hal ini penting agar pelayanan dasar dan mobilitas masyarakat tetap lancar,” pungkas Maryono.

Editor: Mila Candra