Pemkab Rembang Matangkan Pembentukan Sekolah Rakyat
Foto: Sosialisasi tahap kedua pembentukan Sekolah Rakyat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Museum Kartini (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyelenggarakan sosialisasi tahap kedua terkait rencana pembentukan Sekolah Rakyat.
Kegiatan bertempat di Pendopo Museum Kartini pada Rabu (11/2/2026).
Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, guna menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan program tersebut.
Kegiatan ini turut menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dr. Robben Rico, secara daring.
Serta, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.
Bupati Rembang, Harno, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR atas dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Menurut Bupati, program ini merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memberikan solusi jangka panjang bagi masalah kemiskinan melalui jalur pendidikan.
”Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR yang telah merealisasikan pembangunan fasilitas ini di Rembang,” ujar Harno.
Bupati menegaskan pentingnya akurasi data dalam proses rekrutmen siswa.
Ia menginstruksikan Dinas Sosial dan BPS untuk memvalidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengingat kepesertaan sekolah ini diprioritaskan bagi keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
”Saya minta data benar-benar divalidasi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik atau kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Dr. Robben Rico, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat didesain khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga menjamin aspek kesehatan dan nutrisi siswa.
”Siswa akan tinggal di asrama dengan pengawasan wali asuh dan mendapatkan asupan gizi yang terjamin. Selain itu, pendaftaran harus melalui proses verifikasi ketat dan mendapatkan rekomendasi langsung dari Bupati,” jelas Dr. Robben.
Selain fasilitas pendidikan gratis, pemerintah juga memberikan dukungan tambahan bagi keluarga siswa.
Di antaranya, pemberdayaan ekonomi dengan bantuan usaha sebesar Rp2,5 juta bagi orang tua siswa.
Perlindungan Kesehatan berupa jaminan PBI JKN bagi seluruh anggota keluarga.
Serta, rehabilitasi hunian melalui bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp20 juta bagi keluarga yang memenuhi kriteria.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa Rembang memiliki keistimewaan karena langsung mendapatkan paket pembangunan gedung, meskipun belum memiliki sekolah rintisan sebelumnya.
Pendaftaran siswa baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA direncanakan mulai dibuka pada Juni atau Juli mendatang, menyesuaikan dengan progres penyelesaian gedung.
Untuk tahap awal, kuota yang disediakan adalah 150 siswa.
”Seleksi tidak didasarkan pada nilai akademik, melainkan murni dari tingkat kesejahteraan berdasarkan data Desil 1 dan 2. Seluruh biaya hidup, mulai dari sandang, pangan, hingga fasilitas penunjang seperti laptop, ditanggung sepenuhnya oleh APBN,” ungkap Imam.
Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah mencapai 1.275 anak.
Mengingat angka kemiskinan di Rembang masih berada di kisaran 13 persen, Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mengupayakan penambahan rombongan belajar (rombel) dan fasilitas asrama agar dapat menampung hingga 1.000 siswa di masa depan.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar