Pemilihan Ketua Pasopati Mundur, Ada Sinyal Kepentingan Politik di Beberapa Kubu

PATI-Mondes.co.id| Ketua Paguyuban Persatuan Solideritas Kepala Desa (Pasopati) Kecamatan Gabus Tri Setianto mengklaim bahwa molornya pembentukan Ketua Pasopati Kabupaten yang selesai masa jabatannya sejak Juli lalu disinyalir ada kepentingan politik di beberapa kubu.

Dirinya mengaku bahwa ada pengkondisian yang dilakukan untuk pembentukan Pasopati Kabupaten, seperti yang terjadi pada periode sebelumnya, apalagi dengan keterlambatan pembentukan Ketua Pasopati Kabupaten yang sudah molor hingga 2 bulan ini.

“Sesuai peraturan sudah jelas dan selesai untuk Pasopati, namun kita kembali ke ranah kepentingan politik, entah itu ada keterlibatan kekuasaan atau yang lain saya tidak tahu,” ungkap Tri kepada wartawan Jumat (3/9/2021).

Menurutnya, Ketua Pasopati Kabupaten sudah selesai, dan itu sudah tertulis dalam surat pengunduran diri sejak Juli 2021 lalu, meski surat tersebut belum diterima oleh pengurus Pasopati, dan diharapkan semua pihak bisa bergerak bersama untuk membentuk pengurus Pasopati yang baru.

“Karena ini jabatan politik sepertinya ada tarik ulur kepentingan, namun saya tidak tahu pastinya seperti apa, dan ini menjadi PR bersama untuk bisa saling mendorong untuk segera diselenggarakan,” katanya.

Sampai saat ini, Untuk Paguyuban Pasopati Kecamatan dianggap ilegal dan tidak resmi, karena belum ada pembentukan Pasopati Kabupaten, sehingga untuk Kecamatan masih menunggu proses pembentukan Pasopati Kabupaten.

“Saat ini Pasopati sudah tidak ada, karena pengampu pejabat sementara juga belum ada penunjukan, dan molornya pembentukan Pasopati secara pribadi akan menjadi tarik ulur kepentingan,” ujarnya.

Meski begitu, Tri yang juga sebagai Kades Sugihrejo berharap apabila nanti ada pemilihan Pasopati Kabupaten, agar semua Kades bisa menyalurkan haknya, apabila tidak bisa maka masing-masing paguyuban Kecamatan ada keterwakilan minimal 3 orang, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

“Masing-masing Kades punya hak yang sama, dan siapapun yang terpilih akan diakui semua pihak, Pasopati adalah jabatan struktural, dan pastinya tidak jauh dengan kepentingan politik, hanya saja semua itu tergantung bagaimana menyikapi,” tandasnya.

(Hdr/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.