Pemerintah Pusat Kucurkan Belasan Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Trenggalek

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026, pemerintah pusat mengucurkan bantuan untuk perbaikan infrastruktur Trenggalek.

Kementerian PUPR menyetujui usulan revitalisasi sejumlah fasilitas publik di Bumi Menak Sopal.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Trenggalek Jadi Etape ke-15 Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beyo

1056 Heru Wijaya

Nilainya pun cukup besar dengan total anggaran menyentuh angka sekitar Rp19,5 miliar.

Dikonfirmasi awak media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Anjang Purwoko, mengatakan jika informasi tersebut sangat menggembirakan, apalagi di tengah keterbatasan kondisi keuangan daerah.

“Patut disyukuri bahwa pemerintah pusat akhirnya telah memverifikasi dan menyetujui pengajuan dari Pemkab Trenggalek,” ungkapnya, Selasa, 20 Januari 2026.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Masa Jabatan 2021-2024

617 mondes

Menurut Anjang, bantuan tersebut akan difokuskan sebagai sarana perbaikan jalur-jalur ekonomi vital yang rusak.

Setidaknya, ada dua lokasi strategis yang akan jadi prioritas, yakni ruas jalan Malasan hingga perbatasan Tulungagung dan Jembatan Bangunsari di Pule.

Mengingat, bangunan-bangunan itu mengalami kerusakan cukup berat, baik akses penghubung alternatif utama antara Trenggalek menuju Tulungagung, maupun Jembatan Bangunsari di Kecamatan Pule yang sudah tidak berfungsi sejak beberapa tahun lalu.

“Jalan Malasan menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi antar wilayah dan kerusakannya sudah parah. Sementara untuk yang Jembatan Bangunsari di Kecamatan Pule, tidak berfungsi sejak bencana beberapa tahun lalu,” jelas Plt Kadis PUPR Trenggalek.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan kelengkapan dokumen teknis agar tahun 2026 bisa kerjakan.

Alternatif pengajuan DAK merupakan wujud keseriusan Pemkab Trenggalek dalam upaya menyediakan fasilitas infrastruktur strategis bagi masyarakat.

Apalagi, kondisi fiskal yang memang cukup rendah.

Sehingga pembiayaan dari pusat dan provinsi menjadi langkah solutif.

Dinas PUPR tetap akan melibatkan tim teknis dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, hingga proses pengerjaan.

Sehingga proyek berjalan sesuai standar, sehingga menghasilkan bangunan berkualitas terbaik.

“Kami fokus menyiapkan dokumen perencanaan dengan melibatkan tim teknis di tiap tahapan. Kalau semua selesai dan lolos verifikasi, konstruksi rencananya akan dimulai pada awal 2026 ini,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra