Pati Panen Raya, Bulog Pastikan Serapan Gabah Aman untuk Swasembada Pangan
Foto: Suasana panen raya di Bumiharjo Winong (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Pati hadir dalam membersamai kegiatan panen raya di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati.
Berlangsung di lahan sawah yang berada di Dukuh Botok pada hari ini, Sabtu, 7 Februari 2026.
Panen raya ini turut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.
Serta, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, dan Pimpinan Kantor Cabang Bulog Pati.
Pimpinan Kantor Cabang Bulog Pati, Meitha Nova Riany, mengatakan di agenda panen raya kali ini, pihaknya menerapkan tertib usia panen dan harga.
Pihaknya mendorong para petani menjalin kerja sama dengan Bulog dalam hal penyerapan gabah lokal pasca panen ini.
“Dimulainya panen raya di Pati ini kita berharap para petani menerapkan tertib usia panen untuk kami serap, kemudian tertib harga, tidak ada harga di bawah Rp6.500, semuanya kami beli di harga tersebut,” ujarnya saat diwawancarai Mondes.co.id di lokasi panen raya.
Jikalau harga berada di atas Rp6.500 per kilogram, Bulog mengerahkan petani untuk menjual gabah kepada mitra.
“Kalaupun harga gabah lebih tinggi, kami arahkan ke mitra untuk dibeli, kemudian kami akan kerja sama dengan mitra,” tambahnya.
Pihak Bulog menargetkan, dalam satu tahun bisa menyerap gabah sebanyak 93 ribu ton.
“Plt Bupati menyakini target 10 ton per hektar, mudah-mudahan dengan ini kalau memang tercapai 1 hektare 10 ton, maka asumsi panen raya Februari produksi mencapai 70 ribu hingga 90 ribu ton. Insya Allah yang diberikan perusahaan kepada kami sebanyak 93 ribu ton selama satu tahun. Mudah-mudahan kami bisa serap di Februari-Maret yang panen raya ini,” paparnya.
Sementara, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan panen raya ini membuktikan bahwa 1 hektare lahan sawah di Bumi Mina Tani mampu menghasilkan 10 ton.
Bahkan, lokasi panen raya yang ditunjuk hari ini mampu mencapai 10,28 ton per hektare.
“Ini membuktikan 1 hektare 10 ton di Botok, Bumiharjo yang pagi ini sudah dicek Pak Ratri (Kepala Dispertan Kabupaten Pati) ubinan 10,28 ton, ini program luar biasa. Tim kami dari Dinas Pertanian dan jajaran staf semuanya bekerja keras ke kecamatan-desa melaksanakan sosialisasi 1 hektare 10 ton bisa, semuanya beres,” ucap Chandra selepas panen raya.
Meski begitu, ia akan mengupayakan agar pertanian di Kabupaten Pati semakin optimal dengan sarana prasarana yang memadai, serta pupuk subsidi tercukupi.
“Tinggal alat pertanian ini (kurang). Sejauh ini 100 persen pupuk subsidi, tetapi ada pupuk Suma (bantuan dari mitra), sehingga yang biasanya 5 sampai 7 ton kini 10,28 ton,” terangnya.
Hadir di lahan, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyampaikan langkah efektif untuk produktivitas pertanian di Kabupaten Pati.
“Kami apresiasi Pemda (Pemerintah Daerah) Pati mengoptimalkan produksi tanaman padi karena ini sudah sesuai yang dicanangkan presiden untuk 2027 harus swasembada pangan, tapi ini jauh lebih cepat. Kami rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dilaporkan swasembada pangan dicapai di akhir tahun 2025 dan di awal 2026,” tutur politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu kepada awak media.
Bagi Firman, capaian ini pertama kali dalam sejarah.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah pemerintah memiliki stok awal tahun 3,32 juta ton, ini lebih dari cukup, ini pertama kali. Namun, ini bukan jadi salah satu patokan, karena ada kemungkinan gagal panen akibat anomali cuaca, sehingga perlu diantisipasi, jangan puas sampai di sini untuk kemudian kita tidak bisa maintenance hasil produksi yang sudah mencapai 10,28 ton tadi,” pesannya.
DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk, yang mana akan mengevaluasi penyaluran pupuk subsidi untuk petani supaya lebih tepat sasaran.
“Kami sudah bentuk Panja, evaluasi ke depan pupuk subsidi tidak lagi diberikan kepada orang yang punya hak milik sawah, sehingga yang mendapat langsung kepada pengelola sawah. Karena pupuk subsidi untuk produksi, bukan untuk dinikmati dengan dijual, itu evaluasi,” tegas Firman.
Pihaknya juga membahas terkait pemakaian pupuk.
“Aplikasi pupuk harus ada dosisnya seperti sekarang di sini harus menyesuaikan pH tanah,” ucap Firman.
Serta mendorong pemerintah memudahkan petani dalam hal pembelian alat mesin pertanian (alsintan).
“Tidak mungkin negara beri bantuan alat tani gratis karena punya 33 juta petani, tapi anggaran kita tak mampu. Pemerintah perlu mendesain agar petani membeli sendiri dengan harga kredit lunak dari bank, kalau perlu bunga disubsidi pemerintah supaya ada tanggung jawab merawat,” imbuhnya.
Pihaknya mengusulkan agar peran Bulog semakin diperkuat untuk menyangga harga pangan di Indonesia.
“Berikutnya kami menekankan stabilisasi harga, kita sedang merevisi Undang-Undang (UU) Pangan. Bulog ke depan akan diperkuat menjadi penyangga harga, sehingga konsep ke depan 60 persen beras untuk rakyat dikelola Bulog,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Bulog menjalin kemitraan dengan usaha penggilingan padi tingkat kecil dan menengah.
“Bulog itu nanti bermitra dengan penggilingan padi tingat menengah dan kecil. Offtaker bisa menggunakan perusahaan daerah seperti Aneka Usaha dan lain sebagainya, jadi offtaker bekerja sama dengan Bulog, demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar