Ormas Sipil Gelar Konferensi Rakyat, Soroti Kondisi Fiskal Rembang
Foto: Organisasi masyarakat sipil, Brandal Alif, menyelenggarakan Konferensi Rakyat (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Organisasi masyarakat sipil, Brandal Alif, menyelenggarakan Konferensi Rakyat dengan tema “Dilema dan Solusi Defisit APBD Kabupaten Rembang” di depan Kantor Bupati Rembang, kemarin malam.
Acara ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu krusial seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Konferensi ini berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan serikat buruh.
Namun, acara yang seharusnya menjadi forum multi-pihak ini, dinodai oleh ketidakhadiran jajaran eksekutif Pemkab Rembang, meskipun undangan resmi telah dilayangkan.
Arif, Ketua Umum DPP Brandal Alif, mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami sudah mengundang pihak legislatif dan eksekutif, tetapi dari eksekutif tidak ada yang hadir. Alasannya sedang di luar kota, kami kecewa karena ini momentum penting untuk duduk bersama masyarakat,” ujar Arif.
Padahal dengan kehadiran pejabat daerah, diharapkan bisa mendengar keluhan rakyat.
“Kami ingin pejabat datang, mendengar, lalu merespons. Itu saja sudah cukup,” pungkas Arif.
Tak henti di situ, Arif juga menyinggung isu etika pejabat daerah.
Ia mengkritik kabar adanya pembagian bonus bagi kalangan tertentu di tengah situasi yang sulit.
“Walau ada dasar hukumnya, bagi-bagi bonus di tengah situasi ini tidak etis. Rakyat butuh bukti kepedulian, bukan sekadar kebijakan formal,” ujarnya.
Forum ini juga memberikan ruang bagi perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI) 92.
Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap isu kesejahteraan pekerja, mendesak pemerintah agar masalah fiskal tidak mengorbankan hak-hak dasar buruh.
“Kalau anggaran bermasalah, pasti yang pertama merasakan dampaknya adalah buruh dan rakyat kecil,” kata salah satu perwakilan SBSI, menyoroti urgensi perlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi.
Meskipun tanpa kehadiran pihak eksekutif, forum tetap berjalan dengan menghadirkan narasumber dari jajaran legislatif dan akademisi.
Hadir sebagai pembicara adalah Ridwan, anggota DPRD Rembang dari Fraksi PDI Perjuangan.
Serta Dr. Bonnix Hady Maulana, seorang pakar penganggaran publik.
Dalam pemaparannya, Ridwan membantah isu defisit APBD Rembang.
“Secara data, APBD kita masih sehat,” tegasnya.
Namun, ia juga melontarkan kekhawatiran terkait potensi penurunan dana transfer dari pusat yang bisa berdampak pada kondisi fiskal daerah di masa depan.
Pernyataan ini didukung oleh Dr. Bonnix, yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang transparan dan antisipatif agar Rembang tidak terjebak dalam masalah anggaran di kemudian hari.
Meski eksekutif absen, forum tetap mampu menghasilkan diskusi yang kritis dan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Konferensi Rakyat ini menjadi bukti nyata peran penting masyarakat sipil sebagai pengawal kebijakan publik.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar