Menerka Strategi Politik Anggota DPRD Jepara Baru

JEPARA – Mondes.co.id | Lima puluh anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2024-2029 baru saja dilantik. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara Hisyam Zamroni memberikan analisisnya.

Kepada wartawan Mondes.id, Wakil Ketua PCNU Jepara Hisyam Zamroni menyampaikan, berbeda dengan era Orde Baru di mana pemerintah identik dengan Eksekutif. Sedangkan di era Reformasi, pemerintah lebih identik dengan eksekutif plus legislatif.

“Pemahaman sederhananya, Era Orde Baru adalah era kekuasaan oleh satu tangan yang kemudian beralih menjadi era reformasi yaitu era kekuasaan oleh banyak tangan (partai partai politik),” ujar Hisyam, Rabu (14/8/2024).

Disampaikan lebih lanjut, konsekuensinya “Cascading” koalisi partai politik dan eksekutif menjadi niscaya yang tidak hanya berkutat pada paradigma reformasi, tapi juga membutuhkan paradigma transformasi sebagai upaya membangun daerah menjadi lebih baik dan maju.

“Inti dari Paradigma Transformasi Politik adalah perubahan dan kecepatan waktu dalam meletakkan dasar-dasar sekaligus eksekusi pembangunan daerah secara cepat dan tepat,” katanya.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Epilepsi Kambuh, Warga Ronggomulyo Tewas Tenggelam Gendong Alat Setrum Ikan

391 Harold

Sehingga, dalam hal ini membutuhkan strategi lompatan-lompatan yang melebihi durasi waktu 5 (lima) tahun jabatan yang diemban. Baik jabatan legislatif yang sekarang sudah dilantik maupun pimpinan eksekutif atau bupati yang nanti akan terpilih.

“Dalam rangka melakukan strategi Paradigma Transformasi tersebut, pertanyaan yang mendasar adalah apakah yang dibutuhkan ‘Koalisi Kuat’ atau ‘Koalisi Besar’?,” kata dia.

Dalam perpolitikan sekarang ini sudah tidak ada perbedaan ideologis antara kaum nasionalis dan Islam-Kebangsaan, mereka sudah sama-sama Pancasilais. Tapi yang membedakannya sekarang adalah developmentalisme-nya dan atau strategi pembangunannya.

Jadi, pergulatan ideologis bukan isu utama dan sudah selesai. Dengan realitas seperti ini, maka eksekutif dan legislatif tidak cukup hanya mengandalkan Koalisi Kuat tapi lebih dari itu membutuhkan Koalisi Besar.

Sehingga partai poltik yang abu-abu dan tidak memiliki komunikasi politik yang baik akan ditinggalkan dan atau tertinggal oleh Partai Politik yang lain.

“Dari sinilah ‘quid pro quo’ menjadi keniscayaan dalam realitas moral politik kontemporer, di mana pemimpin eksekutif atau bupati akan bersikap cepat, tanggap, dan realistis untuk bersinergis dan mengelola posisi tawar menawar dengan legislatif, untuk mewujudkan visi pembangunannya dalam memajukan daerahnya. Lalu bagaimana dengan Jepara?,” kata dia.

Melihat laju perkembangan dan perubahan politik yang begitu cepat, boleh jadi, Jepara tanpa Koalisi Besar dari partai-partai di Jepara.

Paradigma Transformasi sulit diterapkan, yang artinya strategi percepatan waktu dan perubahan pembangunan Jepara sulit diterapkan.

Jadi, Bupati Jepara yang akan datang nantinya, tidak cukup hanya memiliki Koalisi Kuat saja, tapi lebih dari itu harus memiliki Koalisi Besar dengan Partai-partai Politik sebagai upaya mempercepat waktu dan berani melakukan perubahan dalam mewujudkan pembangunan Jepara yang lebih baik dan maju.

Editor: Mila Candra