Menelusuri Carut Marut Rekrutmen THL RSUD Soewondo

PATI – Mondes.co.id | Ratusan tenaga non-ASN atau tenaga harian lepas (THL) di RSUD RAA Soewondo akan dirumahkan dalam waktu dekat ini.

Hal ini menyusul kebijakan Bupati Pati Sudewo dalam merasionalisasi pegawai di rumah sakit daerah Kabupaten Pati ini.

Baca Juga

12 bulan  lalu

Jepara Tuan Rumah Jambore MTs se-Jateng, Digelar Tiga Hari di Buper Pakis Adhi

537 Dian A.

Rasionalisasi ini dilakukan lantaran jumlah tenaga kerja yang ada terlalu berlebih, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam hal ekonomi rumah sakit maupun pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kebijakan yang ada, sebanyak 289 orang dari total sekitar 500 lebih pegawai non-ASN, bakal dirumahkan setelah seleksi yang dimulai sejak 25 Maret 2025 lalu.

Proses Rekrutmen

Di lain sisi, berlebihnya jumlah tenaga kerja non-ASN yang ada, lantas menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Rumah di Winong Dilalap Api, Kerugian hingga Ratusan Juta Rupiah

284 Vindi Agil

Beredar pula informasi yang menyebutkan bahwa untuk menjadi tenaga honorer di rumah sakit tersohor di Bumi Mina Tani ini, bukanlah perkara yang mudah.

Namun, jika ada “endorse” dari pihak tertentu, disebutkan akan lebih mudah untuk menjadi bagian dari rumah sakit ini.

Endorse dalam hal ini bukan sekadar rekomendasi biasa, melainkan melibatkan praktik yang tidak sehat, di mana calon pegawai diduga harus membayar sejumlah uang untuk bisa diterima.

Jika benar demikian, mereka yang masuk dengan “jalur khusus”, tentu tidak punya posisi kuat untuk memprotes keputusan Pemkab Pati.

Sebab, jika kasus ini dibuka lebih dalam, bukan tidak mungkin praktik permainan rekrutmen akan terbongkar.

Kondisi Keuangan Kritis

Ramai diberitakan bahwa saat ini kondisi keuangan rumah sakit juga turut terkena dampak. Alhasil, berimbas dengan sistem pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, dari total 10 ruang operasi, hanya tiga yang berfungsi, sementara tujuh lainnya rusak bahkan tidak dapat diperbaiki karena keterbatasan anggaran.

Hal ini tentu menjadi fakta yang cukup mengerikan bagi layanan kesehatan yang sifatnya krusial.

Ditambah lagi, pendapatan rumah sakit juga minim, hingga menyebabkan kesulitan dalam membiayai operasional pegawai yang pastinya begitu besar.

Namun, jika rumah sakit ini memang mengalami kesulitan keuangan, mengapa kebijakan yang dulu justru menambah jumlah tenaga honorer?

Ini menjadi indikasi bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain dalam perekrutan pegawai.

Bisa jadi, pihak yang memiliki akses untuk “menitipkan” pegawai, juga mendapat keuntungan dari setiap rekrutmen baru waktu itu, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.

Jika benar ada permainan dalam rekrutmen, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang bermain?

Apakah ada oknum di lingkup RSUD yang mendapat keuntungan dari rekrutmen ini?

Ataukah permainan ini melibatkan pihak yang lebih luas, termasuk pejabat atau politisi?

Usut Tuntas

Dengan adanya kebijakan rasionalisai pegawai ini, maka bisa menjadi langkah dalam mengusut tuntas praktik yang tidak sehat.

Serta membuka tabir baru dalam tata kelola tenaga honorer di Pati.

Sehingga sudah saatnya bersih-bersih dan memperbaiki kembali tata kelola yang lebih sehat.

Jika itu tidak dilakukan, maka kebijakan rasionalisasi ini hanya akan menjadi siklus di rezim baru.

Editor: Mila Candra