REMBANG – Mondes.co.id | Mantan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, angkat bicara terkait anggapan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun 2025 mengalami defisit.
Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “fitnah besar”.
Secara khusus, Abdul Hafidz menghubungi awak media untuk menyampaikan tanggapannya terkait isu yang beredar.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan bahwa APBD 2025 telah dirancang secara seimbang antara pendapatan dan belanja.
“APBD 2025 sudah balance (seimbang), antara pendapatan dan belanja. Kemudian APBD 2024 itu, kita masih ada saldo Rp12 miliar sekian. Artinya, sudah tidak ada yang namanya kekurangan, sudah ada Silpa Rp12 miliar. Maka, kalau APBD 2025 dikatakan defisit, itu fitnah besar. Sumbernya dari mana, saya tidak tahu. Itu fitnah,” tegasnya pada Kamis, 6 Maret 2025 siang.
Abdul Hafidz mempersilakan jika pemerintahan saat ini ingin mengubah APBD 2025.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur APBD Kabupaten Rembang.
“Keinginan mau mengubah, silakan. Kan keinginan sekarang, saya gak mau tahu. Saya kan sudah tidak memerintah. Kalau mau, misalkan diubah, silakan saja. Itu kewenangan penuh Pak Bupati baru. Tapi, APBD 2025 sudah didesain berimbang, tidak ada defisit,” paparnya.
Menurut Hafidz, jika terdapat kekurangan dalam APBD, hal tersebut dapat diperbaiki melalui mekanisme APBD Perubahan.
“Kalau ada yang kurang sedikit, kan ada perubahan anggaran,” ujarnya.
Untuk memperkuat pernyataannya, Abdul Hafidz bahkan menegaskan untuk mengonfirmasi data tersebut kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih, menyampaikan informasi bahwa APBD 2025 mengalami defisit hingga sekitar Rp212 miliar.
Informasi tersebut diperoleh Gunasih yang diakuinya dari orang dekat Bupati Harno. Gunasih menyebutkan bahwa defisit APBD 2025 merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
“Ini beban berat bupati dan wakil bupati baru, pemerintahan baru atas warisan pemerintahan lama. Ini tanggung jawab penuh TAPD, terutama Pemda Rembang di masa itu. Mudah-mudahan, Pak Harno dan Gus Hanies bisa melaksanakan APBD Perubahan dengan baik dan teliti,” kata Gunasih.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar