LSM WAR Kritisi Penurunan Partisipasi Pemilih di Pilkada Trenggalek 2024
Foto: Sekjend LSM WAR Zainal Abidin. Jumat, 6 Desember 2024 (Mondes/her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | LSM Wadah Aspirasi Rakyat (WAR) mengkritisi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 Kabupaten Trenggalek.
Mengingat, tingkat kehadiran warga pada gelaran pesta demokrasi daerah di Bumi Menaksopal hanya kisaran 62,51 persen.
Padahal tahun 2020 yang lalu, sebagaimana data di KPU mencapai 67,9 persen.
Hal tersebut, perlu dijadikan bahan evaluasi bersama, sehingga ke depan bisa diantisipasi sejak awal.
“Terdapat penurunan cukup signifikan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 Trenggalek, dibanding tahun 2020 silam hingga mencapai hampir 5 persen lebih,” sebut Sekretaris Jenderal (Sekjend) LSM WAR, Zainal Abidin, Jumat (6/12/2024).
Penurunan dimaksud, sambung dia, bisa terjadi akibat beberapa aspek, termasuk tidak efektifnya sosialisasi ataupun kurang seriusnya pihak terkait dalam melaksanakan fungsi.
Dengan anggaran lumayan besar, hingga Rp5 miliar, mestinya mampu mengcover seluruh agenda yang direncanakan.
Apapun alasannya, hal itu merupakan masalah yang harus dicarikan solusi, agar esensi dari pemilihan umum benar-benar terwujud.
“Angka Rp5 miliar cukup besar, ketika benar-benar di manajemen secara baik sudah cukup untuk melakukan sosialisasi. Ini merupakan masalah yang harus dicarikan solusi agar ke depan tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek melalui salah satu komisionernya, Imam Nurhadi, mengakui jika tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 memang mengalami penurunan. Yakni tingkat kehadiran pemilih yang berkurang dibanding periode Pilkada 2020 hingga menyentuh 5,39 persen.
“Pilkada 2020, partisipasi masyarakat mencapai 67,9 persen. Namun, tahun ini hanya 62,51 persen, turun sekitar 5,39 persen,” ujar Imam.
Masih kata dia, penurunan terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, bahwa Pilkada 2024 Trenggalek hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Nata Negara.
Sehingga, memungkinkan mengurangi antusiasme masyarakat. Kemudian, jumlah TPS yang lebih sedikit juga menjadi pemicu penurunan tingkat kehadiran pemilih.
“Untuk tahun 2020, ada 1.550 TPS. Tahun 2015, jumlahnya 1.300, sedangkan Pilkada Tahun 2024 hanya 115. Jarak TPS yang lebih jauh dari tempat tinggal pemilih juga mempengaruhi warga untuk datang ke TPS,” lanjutnya.
Ditambah lagi, sambung Imam, sempat terjadi kendala dalam pendistribusian undangan bagi pemilih.
Ada beberapa surat (undangan pemilih) tidak bisa didistribusikan hingga hari H-Pilkada. Dikarenakan, pemilih yang meninggal, pindah domisili, ataupun tidak kembali ke daerah asal ketika hari pemungutan suara.
“Sejumlah undangan pemilih tidak terdistribusi karena berbagai faktor, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak kembali ke daerah asal saat Pilkada. Persentasenya mencapai sekitar 2%,” jelasnya.
Pun begitu, dia tetap bersikukuh jika sosialisasi sudah dilakukan secara maksimal hingga ke tingkat TPS, bahkan melalui pengeras suara di masjid dan mushola.
Tapi, ketika masih banyak yang tidak mau datang ke TPS, itu merupakan hak masing-masing, karena memang memberikan suara tidak bisa dipaksakan.
“Kami bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin ada pihak yang tidak mengetahui sejauh mana upaya yang sudah kami lakukan. Memilih adalah hak, bukan kewajiban yang bisa dipaksakan,” pungkas Imam.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar