Kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pati Masih di Zona Hijau 

PATI – Mondes.co.id | Dari 140.000 penduduk Kabupaten Pati, terdapat 10.247 jiwa yang mengalami kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati saat ditemui awak media kemarin.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, Tri Haryumi, jumlah data kemiskinan ekstrem itu dihitung ‘by name by address’ di seluruh kecamatan yang tersebar di Bumi Mina Tani.

Baca Juga

11 bulan  lalu

DPRD Pati Jelaskan Tupoksi dan Tugas Legislatif

458 Vindi Agil

“Kondisi miskin itu beda-beda, kalau yang paling miskin ada yang namanya kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem kita per hari ini ada 10.247 jiwa. Itu tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati,” ungkap Tri Haryumi saat diwawancarai di ruangannya.

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati belum terlalu parah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, Kabupaten Pati masih berada di zona hijau, sedangkan sudah ada 17 kabupaten yang berada di zona merah, sehingga menurutnya kondisi Kabupaten Pati masih tergolong aman.

“Kemiskinan ekstrem kita masih aman di zona hijau yakni 0,86 persen, sehingga masih aman,” ujarnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kisah Sukses Belasan Atlet Taekwondo Pati, Mengukir Prestasi di Matras Kejuaraan Nasional

972 Singgih Tri

Lebih lanjut, pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya berupaya memperkecil angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Pada 2024 mendatang, pihaknya menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati dientaskan.

“Kami berusaha bagaimana caranya untuk memperkecil dan membantu dari yang sangat miskin menjadi naik minimal pra sejahtera, makanya harapan kita 2024 jadi 0 persen, meski nanti belum terjadi, kita berharap tetep turun,” ucap Tri Haryumi.

Ia mengatakan bahwa kemiskinan tentu tak akan bisa hilang, karena fenomena itu selalu ada, maka dari itu seluruh pihak punya tanggung jawab menurunkan angka tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappede) bersama OPD seluruh Kabupaten Pati, termasuk Dinsos P3AKB Kabupaten Pati menjadi leading sector penanggung jawab tersebut.

Pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Pengentasan kemiskinan milik kita semua, makanya kami berusaha untuk menyandingkan siapa-siapa yang terima BPNT, PKH, PBIJK, dan RTLH. Kita sudah verval per kecamatan dan per desa by name by address, karena sebagai langkah awal mempermudah OPD turun ke bawah untuk di-verval,” terangnya.

Editor: Mila Candra