Ketua DPRD Pati Curigai Pengisian PPPK Dicurangi

PATI-Mondes.co.id | Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan, jika ia mencurigai akan ada banyak kecurangan jelang dilaksanakannya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka tanggal 16 September mendatang.

Pasalnya, pihak DPRD sudah mengantongi kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada kecurangan pengisian PPPK tersebut.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Masyarakat Pati Resah, Beli Pertalite Harus Pakai Barcode 

9913 Vindi Agil

Ali bahkan mengungkapkan, kecurigaan tersebut semakin besar lantaran kerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan dalam pelaksanaan PPPK sudah ditentukan dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Padahal, anggaran untuk pelaksanaannya saja belum ditentukan dan baru sebatas usulan.

Dikatakan, bahwa usulan yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati sebesar Rp600 juta. Sedangkan dari pihak DPRD, menyetujui sebesar Rp500 juta.

“Anggarannya baru dibahas, tapi rekanan sudah ditentukan. Bagi kami itu suatu tanda tanya besar. Harusnya anggaran dulu dibahas, baru ditawarkan ke rekanan yang sesuai dengan kelayakan. Ini kan timbul tanda tanya. Kami akan mengawal agar transparan PPPK di Kabupaten Pati. Terkait rekanan juga harus ditentukan. BKPP sudah menyampaikan dengan UNS,” ucap Ali, Selasa, 12 September 2023.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Siswi MTsN 1 Pati Kantongi Medali KMSI Nasional 2022

1024 mondes

Ali dengan lantang mengatakan, jika seharusnya pelaksanaan PPPK tahun 2023 ini harusnya bisa lebih berhemat, lantaran akan dilakukan di Pati bukan di luar daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya bakal terus melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi DPRD yakni bidang pengawasan.

Hal ini, kata Ali, sangat penting dilakukan untuk mengawasi adanya dugaan kecurangan dalam pengisian PPPK yang kali ini akan dibuka sebanyak 600 formasi yang terdiri dari 500 guru dan 100 tenaga kesehatan.

“Sesuai perintah BKN (Badan Kepegawaian Nasional), tahapannya akan mulai bulan ini. Terkait pelaksanaannya, masih menunggu anggaran perubahan. Besar harapan kami, karena sudah mandiri itu dilaksanakan di Pati,” sambung Politisi dari PDI-P ini.

Disinggung soal adanya kemungkinan calo dalam pelaksanaan PPPK nanti, Ali meyakinkan tidak akan ada kecurangan. Sekalipun ada, pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada Aparat Penegakan Hukum (APH).

“Anggaran sudah, tidak ada sanksi-sanksi. Kalau curang kan urusannya dengan APH,” tandasnya.