Kantor Bupati Pati Didemo Mahasiswa, Tuntut Transparansi Pengisian Perades

PATI – Mondes.co.id | Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Kabupaten Pati, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jumat (25/10/2024).

Massa menuntut transparansi proses pengisian perangkat desa di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani, yang bertepatan dengan tahapan Pilkada Pati 2024.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Kapan Pelantikan Kepala Daerah Rembang?

499 Supriyanto

Dengan membawa banner bertuliskan “Ada Apa dengan Rekruitmen Pengisian Perangkat Desa”, demonstran berorasi menyuarakan tuntutan.

Koordinator Aksi, Arifin meminta pemerintah daerah agar terbuka soal pengisian perangkat di sejumlah desa wilayah Kabupaten Pati.

“Memang tuntutan kami soal open rekrutmen pengisian perangkat desa. Kami menuntut adanya transparansi,” ujarnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

BPBD Prediksi Imbas Banjir Pati Capai Puluhan Miliar Rupiah

1011 mondes

Ia menuding adanya pengalihan isu, lantaran pengisian perangkat desa berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024.

“Di mana hal itu dilakukan saat tahapan Pilkada berlangsung. Jadi seakan-akan Pilkada ini pengalihan isu. Saat kita fokus Pilkada, open rekrutmen dari Kades dilaksanakan untuk mengisi perangkat,” jelasnya.

Arifin menilai ada kemunduran proses demokrasi di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Terlihat dari sistem ujian yang berubah.

“Kami menyayangkan kemunduran proses demokrasi di Pati. Dulu pengisian perangkat melalui sistem computer asisten tes (CAT), kenapa sekarang LJK,” ungkapnya.

“Beberapa informasi yang kami himpun yang menyelenggarakan sekelas kampus besar menggunakan LJK. Sangat rawan dilakukan manipulasi,” imbuh Arifin.

Selain itu, mahasiswa menolak segala bentuk praktik nepotisme dan kolusi dalam proses pengisian perangkat desa.

“Kami menolak segala bentuk nepotisme, kolusi, dan kepentingan pribadi yang berpotensi merusak keadilan dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Menurutnya, rekrutmen perangkat desa harus berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas calon, bukan kepentingan politik atau hubungan keluarga.

Editor: Mila Candra