Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Ini Kata Wakil Ketua I DPRD Pati

PATI – Mondes.co.id | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Joni Kurnianto menanggapi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mejadi tuan rumah bukan sebuah kebetulan mengingat sebelumnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Dikatakan, Piala Dunia adalah impian setiap negara untuk ikut serta. Pemerintah pun diminta serius untuk menghadapi pagelaran yang bakal dihelat sebentar lagi, tepatnya di bulan November 2023 nanti.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Sedekah Bumi Kedung Panjang Dimulai dari Tahun 1600

1142 mondes

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah soal venue yakni stadion yang akan digunakan. Pemerintah pun diharapkan oleh Joni yang juga CEO dari tim liga 2 Persipa Pati ini untuk segera dipersiapkan.

“Ini kan November 2023 nanti, semua yang terlibat harus serius. Sama-sama kita bisa mengurangi kerugian. Stadion harus kita perbaiki, termasuk pembayaran kepada kontraktor diselesaikan. Saya dengar kemari nada beberapa yang belum dibayar,” harap Joni yang juga politisi dari Partai Demokrat.

Dilihat dari segi stadion, Joni menilai stadion di Indonesia tak kalah bagus dengan stadion luar negeri yang bertaraf internasional. Bahkan, dirinya cukup bangga Stadion Joyokusumo sebagai markas Persipa Pati mendapat nilai lebih baik ketimbang stadion lain yang lebih besar.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Gayeng Fest 2023: Denny Caknan dan Guyon Waton Bakal Ambyarkan Pati

2782 mondes

“Secara venue sudah siap, pemerintah sudah siap. Termasuk kita Joyokusumo dinilai baik, bahkan lebih baik dari Jatidiri. Kita sanggup memenuhi standard FIFA. Cuman kita jangan memaksakan, takutnya malah dibobol banyak nanti,” sambungnya.

Meskipun dirinya seorang politikus, Joni berharap agar sepak bola tidak disangkut-pautkan dengan dunia politik. Menurutnya, hal ini akan membuat sepak bola Indonesia tak akan maju.

Dicontohkan Joni adalah saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 bulan Mei lalu. Kegagalan ini, menurutnya, dikarenakan campur tangan dari pemerintah dan partai politik yang menolak keikutsertaan negara Israel. (ADV/Str)