Indonesia dan BoP: Dilema Diplomasi Palestina dan Realitas Geopolitik Dunia
Foto: Bagus Dikha Sabrillano Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Mondes/Istimewa) Mondes.co.id | Konflik berkepanjangan di Gaza kembali memunculkan dinamika diplomasi internasional yang kompleks.
Setelah lebih dari dua tahun perang yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, berbagai negara mulai mencari mekanisme baru untuk memastikan stabilitas dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Salah satu inisiatif yang muncul adalah pembentukan Board of Peace, sebuah forum internasional yang digagas oleh Donald Trump untuk mengawasi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pasca perang.
Organisasi ini secara resmi diumumkan pada awal 2026 dengan tujuan mempromosikan stabilitas politik, rekonstruksi ekonomi, dan pengawasan keamanan di wilayah konflik.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut, segera memicu perdebatan sengit di dalam negeri.
Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap sebagai strategi diplomatik yang realistis untuk membantu Palestina dari dalam mekanisme internasional.
Namun, bagi pihak lain, keputusan tersebut justru dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas dan aktif, serta konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Di tengah tarik-menarik tersebut, pertanyaan mendasar pun muncul.
Apakah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina?
Atau justru langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina secara lebih efektif?
Dari perspektif pemerintah Indonesia, keputusan bergabung dalam Board of Peace bukanlah bentuk keberpihakan terhadap Amerika Serikat atau kepentingan geopolitik tertentu.
Partisipasi Indonesia
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa partisipasi Indonesia merupakan bentuk komitmen terhadap perdamaian dan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
Board of Peace sendiri dirancang sebagai forum internasional yang melibatkan puluhan negara untuk mengawasi proses stabilisasi, rekonstruksi, dan pemerintahan transisi di Gaza setelah perang.
Hal ini menjadi penting, mengingat kerusakan Gaza akibat perang diperkirakan membutuhkan puluhan miliar dolar untuk proses pemulihan infrastruktur dan ekonomi.
Dalam pertemuan awal organisasi ini, bahkan disebutkan adanya komitmen pendanaan internasional hingga miliaran dolar untuk rekonstruksi wilayah tersebut.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Indonesia dinilai memiliki nilai strategis yang sangat besar.
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian internasional.
Bahkan, dalam kerangka Board of Peace, Indonesia dipersiapkan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel militer sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Rencana tersebut bukanlah operasi militer ofensif, melainkan misi stabilisasi yang berfokus pada dukungan kemanusiaan seperti unit medis, rekonstruksi infrastruktur, dan perlindungan warga sipil.
Dengan kata lain, kehadiran TNI di Gaza dapat menjadi simbol nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina, sekaligus memastikan bahwa proses rekonstruksi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan besar dunia.
Dari sudut pandang diplomasi Palestina sendiri, beberapa pihak memandang keterlibatan Indonesia sebagai langkah strategis.
Kehadiran negara-negara mayoritas Muslim dalam Board of Peace diyakini dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi negara besar di dalam forum tersebut.
Bahkan, sejumlah analis diplomasi menilai bahwa tanpa kehadiran negara seperti Indonesia, proses rekonstruksi Gaza justru berpotensi sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan geopolitik negara besar.
Dalam perspektif ini, bergabungnya Indonesia dapat dipahami sebagai strategi “engagement from within”, yaitu mempengaruhi arah kebijakan dari dalam forum internasional.
Dengan berada di dalam struktur Board of Peace, Indonesia memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina secara langsung.
Baik dalam hal rekonstruksi, perlindungan sipil, maupun pengawasan terhadap proses transisi politik di Gaza.
Namun di sisi lain, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace juga memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu kritik utama datang dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok ulama yang mempertanyakan legitimasi moral organisasi tersebut.
Kritik dalam Negeri
Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, secara terbuka mendesak pemerintah untuk menarik diri dari Board of Peace.
Mereka menilai organisasi tersebut tidak memiliki kredibilitas untuk menciptakan perdamaian yang adil di Palestina, terutama setelah Amerika Serikat dan Israel terlibat dalam konflik regional lain seperti serangan terhadap Iran.
Kritik lain datang dari sejumlah tokoh diplomasi Indonesia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan skeptisisme terhadap efektivitas Board of Peace dalam benar-benar mewujudkan perdamaian Palestina.
Ia juga mempertanyakan rencana kontribusi dana besar yang dinilai tidak proporsional, dibandingkan dengan kontribusi Indonesia pada forum internasional lain.
Selain itu, sejumlah pengamat hubungan internasional juga menilai bahwa Board of Peace berpotensi menjadi alat hegemoni geopolitik Amerika Serikat.
Struktur organisasi yang dipimpin langsung oleh Trump, serta dominasi negara tertentu dalam menentukan agenda, dianggap
berpotensi menggeser mekanisme multilateral yang selama ini dijalankan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kritik tersebut semakin menguat ketika muncul kekhawatiran bahwa kehadiran pasukan internasional di Gaza dapat memicu konflik baru atau bahkan menjadikan negara-negara peserta terjebak dalam dinamika konflik Timur Tengah yang kompleks.
Sebagian aktivis, juga menilai bahwa langkah tersebut dapat melemahkan perjuangan politik Palestina jika rekonstruksi Gaza
dilakukan tanpa penyelesaian akar konflik, yaitu pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina.
Pada akhirnya, kontroversi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan dilema klasik dalam diplomasi internasional: antara idealisme moral dan realitas politik global.
Di satu sisi, Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pendukung kemerdekaan Palestina dan secara konstitusional berkomitmen untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.
Namun di sisi lain, realitas politik internasional seringkali menuntut strategi yang lebih pragmatis, termasuk bekerja sama dengan aktor yang kontroversial sekalipun.
Presiden Indonesia sendiri bahkan menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bersifat mutlak dan dapat dihentikan, apabila forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya sensitivitas politik dari keputusan ini.
Indonesia tampaknya berusaha menempatkan diri pada posisi yang fleksibel, tetap berpartisipasi dalam upaya perdamaian internasional, namun membuka kemungkinan untuk menarik diri apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan Palestina.
Dengan demikian, polemik mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sebenarnya tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar pertanyaan benar atau salah.
Di satu sisi, langkah tersebut berpotensi memberikan ruang diplomasi yang lebih besar bagi Indonesia untuk membantu
Palestina secara langsung.
Namun di sisi lain, risiko manipulasi geopolitik dan legitimasi terhadap kekuatan besar tetap menjadi kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.
Pertanyaannya kini, bukan hanya apakah Indonesia seharusnya bergabung atau tidak, melainkan bagaimana Indonesia menggunakan posisinya di dalam Board of Peace untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina.
Jika Indonesia mampu memanfaatkan forum tersebut sebagai alat diplomasi untuk melindungi hak-hak Palestina, maka langkah ini dapat menjadi strategi yang cerdas.
Namun, jika forum tersebut justru memperkuat dominasi kekuatan besar atas masa depan Palestina, maka sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai sebuah kesalahan diplomasi yang mahal.
Oleh: Bagus Dikha Sabrillano
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Kader Penulis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia),
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar