DPRD Dukung GAP Upayakan Rekonsiliasi Botok Cs, Demi Kondusifitas Pati

PATI – Mondes.co.id | Gabungan Aktivis Pati (GAP) menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada hari ini, Rabu, 19 November 2025, pertemuan itu berlangsung di ruang paripurna.

Adapun tujuannya adalah membahas rekonsiliasi terkait kasus hukum yang menjerat aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yaitu Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Larangan Pungutan Sumbangan di Sekolah Negeri Pati, Begini Kata Disdikbud

393 Singgih Tri

DPRD Kabupaten Pati dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin pun menemui massa GAP.

Ia menyambut positif atas upaya rekonsiliasi yang diajukan oleh GAP sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama aktivis Kabupaten Pati.

“Pada hari ini kami kedatangan GAP, yang mana mereka ini peduli terhadap Mas Botok dan Mas Teguh dan yang lainnya yang terkena persoalan hukum di Polda Jateng (Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Kami menyambut baik gagasan GAP dengan tercetusnya rekonsiliasi,” ujarnya.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Laporan Mandek 2 Tahun, Dwi Heri Mustika Pinta Polda Jatim Serius Tangani Perkara RS Marien

1346 mondes

Ia menegaskan, perlu ada kesepakatan perdamaian dari konflik yang terjadi agar rekonsiliasi tercipta.

Sehingga, ia berpesan agar para aktivis tidak saling menyalahkan satu sama lain.

“Harus ada kesepakatan rekonsiliasi menuju satu kesepakatan perdamaian akibat dari konflik. Pesan saya kepada aktivis, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari bangun kekompakan di Kabupaten Pati,” terang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Proses hukum Botok dan Teguh masih tetap berjalan, maka dari itu pihaknya tidak mengintervensi aparat hukum.

Selama upaya rekonsiliasi ini berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka pihaknya mendukung langkah GAP.

“Kalau sudah masuk di hukum, kita ikuti prosesnya, tapi kami kan tidak mengintervensi aparat hukum. Sepanjang tidak menyalahi UU yang berlaku,” ujarnya.

Kritik untuk pemerintah tetap bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa ada tekanan, tapi yang terpenting kritik harus membangun.

Menurutnya, banyak hal yang semestinya dikawal, sehingga persoalan boleh untuk dikritisi.

“Rekonsiliasi bukan berarti melarang kritik pemerintah, kritik baik gak apa-apa, asal tidak provokasi. Persoalan di Pati bukan hanya soal pajak, ada juga HIV, persoalan kesehatan Demam Berdarah (DB), itu perlu kritik aktivis dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pati,” terang Ali.

DPRD Kabupaten Pati hanya mengikuti alurnya saja, sembari memantau GAP mengoordinasikan dengan berbagai pihak untuk rekonsiliasi.

Editor: Mila Candra