Ditemukan Ratusan Ribu Ton Beras Impor Berkutu, Ini Kata Hindun Anisah

JEPARA – Mondes.co.id | Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, memberikan tanggapan adanya 300 ribu ton beras berkutu sisa impor tahun 2024.

Menurutnya, Bulog sejak awal tidak melakukan transparansi pengelolaan, sehingga beras tersebut tak distribusi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Konsep Unik Jumat Berkah di Desa Kecapi, Seperti Apa? 

157 Dian A.

“Bulog harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” tandas politisi asal Jepara, Hindun Anisah, Selasa (18/3/2025).

Hindun menduga, hitungan riil beras berkutu dimungkinkan lebih dari 300 ribu ton.

Hal itu, kata dia, karena di beberapa kantor wilayah dan cabang cenderung tidak transparan memberikan laporannya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Makna Upacara Melasti bagi Umat Hindu di Jepara

205 Dian A.

“Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog aja yang nggak transparan,” imbuhnya.

Hindun berharap, jajaran baru direksi Bulog harus melakukan perencanaan yang matang dan strategis. Sehingga, situasi tersebut tidak lagi terulang.

“Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” pinta anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menemukan adanya beras impor berkutu saat kunjungan di Bulog Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Dirinya pun menyayangkan adanya temuan tersebut, karena menurutnya rakyat berarti telah dibodohi.

“Kami meminta agar jajaran Kementan segera mengelola beras tersebut. Sebab jika dilepas ke pasar, beras itu sudah tentu tak layak untuk dijual,” pintanya menanggapi janji Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang akan mengambil langkah pengendalian beras berkutu tersebut dan bahkan berjanji tidak akan mendistribusikan beras tersebut.

“Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarin. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan (bansos),” kata Amran beberapa waktu lalu di Jakarta.

Editor: Mila Candra