Direktur INHAKA Kritisi Kebijakan Bupati Pati Terkait Kenaikan PBB-P2 250 Persen

PATI – Mondes.co.id | Direktur Institute Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA) Husaini mengkritisi kebijakan Bupati Pati, Sudewo terkait dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025 ini sebanyak 250 persen.

Husaini menyatakan jika kebijakan yang dikeluarkan Bupati Pati tersebut kurang tepat, jika komparasi perbandingan data hanya mengacu kepada daerah atau kabupaten yang lain.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Elemen Masyarakat Gotong Royong Mageri Segoro Pantai Kertomulyo

134 Vindi Agil

“Kalau alasan dinaikkannya karena pendapatan PBB lebih rendah daripada kabupaten lain dan 14 tahun tak naik, itu ya tidak tepat,” kata Husaini belum lama ini.

Ia dengan tegas menyatakan, jika kenaikan PBB harus dilakukan riset terlebih dahulu sebelum adanya kenaikan, dan tidak hanya mengacu dengan Kabupaten Kudus maupun Jepara.

“Harusnya ditelaah dulu dan melalui riset dulu. Kenapa pendapatan PBB lebih kecil dari Kabupaten Jepara, Kudus, dan Kabupaten lain,” Jelasnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Sudah Dibina Berkali-kali, Oknum Pemdes Masih Lakukan Pelanggaran

135 Singgih Tri

Husaini berharap, Bupati Pati tidak menambah beban rakyat di tengah ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.

“Karena beban rakyat selain PBB masih jauh lebih banyak. Menaikkan Pendapatan dari pajak kurang bijaksana, tutup kebocoran anggaran lebih bijak, dahulukan proyek yang lebih urgen, tidak usah aneh aneh,” tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan kenaikan PBB P2 sebanyak 250 persen yang dikeluarkan Bupati Pati Sudewo pada Minggu (18/5/2025) kemarin, diklaim untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kesepakatan tersebut dibuat setelah berkoordinasi dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo kala itu.

Editor: Mila Candra