Direktur Baru LBH Semarang, Bawa Misi Temani Rakyat Berjuang di Bawah Cengkeraman Oligarki
Foto: Terpilihnya Direktur LBH Semarang periode 2024-2028. (Mondes/dok. LBH Semarang) SEMARANG – Mondes.co.id | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang baru saja melakukan pergantian estafet kepemimpinan dengan ditandai atas terpilihnya Syamsuddin Arif sebagai Direktur LBH Semarang periode 2024-2028.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Penelitian dan Pengembangan LBH Semarang tersebut, resmi menjadi nahkoda baru usai menggantikan Eti Oktaviani, Direktur LBH Semarang periode 2020-2024, terhitung sejak 24 Juli 2024.
Perlu diketahui, Arif yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2020 itu, selama ini terlibat dalam penelitian-penelitian dan investigasi berbagai kasus yang ditangani LBH.
Dirinya aktif berjejaring dengan jurnalis, serta sejumlah pihak melakukan investigasi pada kasus-kasus struktural.
Kala diwawancarai Mondes.co.id, Arif menyampaikan bahwa LBH Semarang berkomitmen untuk terlibat dalam reposisi gerakan rakyat, karena dengan mereposisi gerakan, maka rakyat dapat mendobrak kapitalisme dan oligarki.
Ia menjelaskan bahwa ideologi kerja LBH sebagaimana bantuan hukum struktural.
“Ideologi kami tidak hanya menangani kasus semata, namun memberdayakan, mengorganisir agar komunitas juga punya daya kritis terhadap kasus dan kebijakan yang dihadapi. Apalagi selama ini kami telah menangani kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan kasus ketimpangan kebijakan, di antaranya penolakan pendirian Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati dan Rembang,” ucapnya, Sabtu, 27 Juli 2024.
Berbagai upaya mengawal kebijakan di Provinsi Jawa Tengah senantiasa dilakukan oleh satu di antara lembaga bantuan hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
“Lalu mengawal kebijakan-lebijakan di Jawa Tengah di berbagai kabupaten atau kota, seperti advokasi akibat reclaiming tanah warga yang dikuasai oleh PT Laju Perdana Indah atau Pabrik Gula Pakis di Kabupaten Pati,” imbuh pria 30 tahun itu.
Menurutnya, bukan hanya permasalahan regional saja, pihaknya bergerak dalam melindungi masyarakat akibat dampak proyek strategis nasional, seperti warga terdampak revitalisasi Rawa Pening dan warga Timbulsloko yang hak-haknya belum dipenuhi pemerintah.
“Kasus-kasus akibat dampak proyek strategis nasional ditangani, terakhir ada kasus revitalisasi Rawa Pening yang menenggelamkan lahan-lahan persawahan warga. Serta menemani warga Timbulsloko yang saat ini berjuang dan menagih komitmen pemerintah untuk melindungi mereka dari ancaman krisis iklim di wilayah pesisir Demak,” paparnya.
Ia berharap, LBH menjadi tempat berlindung bagi warga yang menghadapi perampasan ruang hidup akibat relokasi industri dan dominasi oligarki.
Konsolidasi rakyat lintas isu dan sektor harus diperkuat untuk melawan oligarki yang korup dan rakus kekuasaan.
“Harapannya, LBH Semarang menjadi rumah warga Jateng yang memiliki keresahan dan berhadapan dengan perampasan ruang hidup akibat relokasi industri dan menguatnya oligarki di pusat maupun Jateng. Saatnya konsolidasi rakyat lintas isu, lintas sektor harus dikuatkan melawan oligarki,” tegasnya.
Ia menargetkan bahwa LBH konsisten menemani perjuangan rakyat. Pasalnya, tantangan akan semakin besar.
“Kami konsisten menemani upaya konsolidasi untuk menguatkan perjuangan yang panjang dan tak mudah, di tengah menguatnya oligarki otoritarian dan represifitas yang menuju neo-orba,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar