Didemo Soal Kenaikan PBB-P2, Ini Tanggapan Sudewo

PATI – Mondes.co.id | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati telah menggelar demo di depan gerbang Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (3/6/2025).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Baca Juga

4 bulan  lalu

Sindikat Spesialis Toko Kelontong Diringkus Polresta Pati, Ratusan Tabung Gas Diamankan

256 Harold

Pada demo yang berlangsung kemarin, massa aksi kekeh untuk bertahan di luar, serta menolak ajakan bupati untuk masuk ke pendopo.

Demo ini pun lantas menuai sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Bupati Pati Sudewo.

Hal tersebut lantaran, pada saat itu pihak Pemkab Pati berniat hendak membuka ruang dialog secara langsung, namun mendapat respons berbeda dari massa aksi.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Warga Kaliori Keluhkan Kualitas Air PDAM Keruh dan Tidak Layak Konsumsi

271 Supriyanto

“Di depan sana, di gerbang pendopo, ada teman-teman yang mengatasnamakan diri sebagai PMII, sekitar 25 orang. Kami persilakan semuanya untuk masuk ke pendopo, tidak perlu diwakili. Silakan masuk semua,” ujar Bupati Pati Sudewo.

Ia menegaskan bahwa dirinya siap mendengarkan langsung aspirasi para mahasiswa, sekalipun jika harus disampaikan dengan nada tinggi.

“Silakan ketemu saya langsung. Kita bisa berdialog. Apa aspirasinya? Kalau pun harus marah, silakan marah langsung ke saya. Itu jauh lebih baik,” imbuhnya.

Namun, ajakan itu ditolak. PMII justru meminta Bupati yang keluar menemui mereka.

Menurut Sudewo, sikap seperti itu justru menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam menyampaikan aspirasi secara sehat dan terbuka.

“Mereka justru memaksa saya untuk datang ke tempat mereka. Menurut saya, itu tidak baik. Kalau mereka datang ke pendopo, duduk bersama, ngobrol dengan baik, tentu jauh lebih bagus. Tapi kenyataannya mereka menolak untuk masuk,” jelasnya.

Bupati pun mempertanyakan motif di balik aksi tersebut. Ia menduga ada kepentingan lain yang diselipkan di balik aksi unjuk rasa itu.

“Jadi, kemungkinan besar mereka punya agenda politik, bukan aspirasi murni dari masyarakat. Kalau masyarakat, saya yakin tidak ada masalah, tidak ada problem,” tegasnya.

Tuntutan PMII

Terdapat empat poin tuntutan yang disampaikan oleh PMII

1. Meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB dan mempertimbangkan keadilan bagi rakyat kecil.

2. Melibatkan masyarakat dan akademisi secara partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan.

3. Menerapkan penyesuaian tarif secara bertahap dalam 2–3 tahun dan mensosialisasikannya secara masif.

4. Transparansi penggunaan PAD dan optimalisasi instrumen daerah sebelum menaikkan PBB.

Koordinator aksi, Muhajirin, mengatakan bahwa tuntutan ini lahir dari hasil kajian internal serta aduan masyarakat yang dihimpun melalui posko pengaduan yang mereka buka.

Editor; Mila Candra