Desa di Kudus akan Digelontor Dana Rp100 Juta, Atasi Sampah dan Stunting

‎KUDUS – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam rapat koordinasi bersama kepala desa, lurah, serta perwakilan lembaga lintas sektor.

Ia mengumumkan rencana program bantuan keuangan sebesar Rp100 juta untuk setiap desa dan lorong pada tahun 2026, khususnya untuk mendukung pengelolaan sampah dan penanganan stunting.

‎“Kalau bisa, persoalan sampah kita tangani sampai tingkat desa. Insya Allah mulai tahun depan, kita siapkan dukungan melalui bantuan keuangan desa. Setiap desa dan lorong kita support Rp100 juta,” kata Bupati Kudus, Rabu (30/7/2025).

‎Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Dampak Inflasi, Pemkab Pati Salurkan Bantuan Sosial

835 mondes

Dia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tak cukup hanya dengan kerja pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.

‎“Masalah sampah adalah persoalan kita bersama. Butuh sinergi dari semua pihak agar bisa tertangani dengan baik,” lanjutnya.

‎Dia juga mengingatkan pentingnya penanganan limbah dan polusi yang kerap menimbulkan dampak kesehatan.

Ia meminta kepada Dinas PKPLH Kudus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat, seperti kasus asap pembakaran dan limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan.

‎“Kalau ada laporan dari masyarakat, tolong segera ditindaklanjuti. Kita ingin semua masalah lingkungan bisa ditangani cepat dan tepat,” tegasnya.

‎Selain isu lingkungan, stunting juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dia mengapresiasi peran Puskesmas, para bidan, dan kader kesehatan yang telah bekerja keras memberikan edukasi dan intervensi lapangan.

‎Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi ibu hamil berisiko serta balita dengan gangguan pertumbuhan.

‎“Kami support Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan BBM agar mereka semangat turun ke lapangan. Stunting ini bukan hanya masalah gizi, tapi juga pengawasan sejak dini,” ucapnya.

‎Lebih lanjut, ia meminta Dinas Kesehatan dan TP PKK untuk melakukan inspeksi terhadap jajanan anak-anak, terutama di lingkungan sekolah.

Hal ini dilakukan untuk mencegah asupan yang tidak layak atau bahkan membahayakan kesehatan anak-anak.

‎“Anak-anak perlu perlindungan dari jajanan tidak sehat. Kita minta jajanan diberi label makanan sehat, dan para pedagang agar menjaga kebersihan, pakai sarung tangan, dan masker bila sedang sakit,” ujarnya.

‎Permasalahan sanitasi juga turut menjadi sorotan.

Bupati meminta masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan air bersih yang layak.

Ia mencontohkan, masih ada masyarakat yang menggunakan air untuk keperluan ganda secara tidak higienis, yang berpotensi menimbulkan penyakit seperti hepatitis dan diare.

‎“Air harus mengalir dan bersih. Jangan sampai satu ember air digunakan berulang kali, itu sangat berisiko,” ungkapnya.

‎Di bidang kelembagaan, dia menginstruksikan seluruh ASN yang berada di desa untuk wajib bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, program koperasi ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus didukung.

‎“ASN itu harus ikut aturan pemerintah. Kalau tidak mau dukung koperasi, berarti tidak dukung kebijakan pusat,” tegasnya.

‎Menutup arahannya, dirinya juga memastikan bahwa insentif bagi para relawan dan pendamping masyarakat seperti HKGS dan lain sebagainya tetap berjalan.

Bahkan, nominal insentif dinaikkan kembali menjadi Rp1 juta per bulan mulai tahun ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka.

‎“Semoga insentif ini bisa memotivasi mereka untuk terus semangat mengabdi. Kita butuh kerja kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra