DD 2026 Dipangkas Drastis, Desa di Rembang Harus Kencangkan Ikat Pinggang
Foto; Ilustrasi pemotongan Dana Desa (Mondes/Istimewa) REMBANG – Mondes.co.id | Angin kencang menerpa keuangan desa di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Rembang.
Pemerintah pusat secara signifikan memangkas alokasi Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2026.
Penurunan ini memaksa pemerintah desa (Pemdes) memutar otak, demi menjaga roda pembangunan dan kesejahteraan warga tetap berputar.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi Dana Desa di Kabupaten Rembang merosot tajam.
Jika pada tahun 2025 total anggaran mencapai Rp244,3 miliar, maka di tahun 2026 ini angka tersebut anjlok menjadi hanya Rp87,8 miliar.
Plt Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang, Teguh Gunawarman, mengungkapkan bahwa secara total alokasi, penurunan mencapai kisaran 70 persen.
Secara rata-rata nasional, setiap desa mengalami pemangkasan anggaran sekitar 30 persen.
“Dinpermades telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemdes dan Pendamping Desa untuk menyikapi penurunan ini,” ujar Teguh saat ditemui pada Selasa (24/2/2026).
Teguh menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun ini wajib mengacu pada Permendes Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan dana yang semakin terbatas, desa harus fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem (BLT).
Kemudian, ketahanan dan lumbung pangan.
Selain itu, juga terkait kesehatan dan stunting untuk peningkatan layanan dasar.
Infrastruktur dan digital melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Serta, dukungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dampak nyata dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh Desa Pamotan.
Kepala Desa Pamotan, Ahmad Masykur Rukhani (Aang), membeberkan bahwa anggaran desanya terjun bebas dari Rp1,2 miliar menjadi hanya Rp370 juta.
Kondisi ini memaksa Pemdes Pamotan melakukan langkah-langkah efisiensi yang pahit.
Insentif guru Madin/PAUD biasanya diberikan selama 12 bulan, tahun ini hanya mampu dialokasikan untuk 6 bulan saja.
Penghapusan anggaran stunting dialihkan karena sudah ada intervensi dari Pemkab Rembang.
Beasiswa prestasi untuk anak berprestasi dari keluarga kurang mampu terpaksa dihentikan dari skema Dana Desa.
Meski anggaran cekak, Aang enggan menyerah.
Ia aktif mencari pendanaan alternatif di luar anggaran pemerintah, salah satunya dengan menggandeng pihak swasta.
“Kami harus pintar cari solusi. Proposal bantuan pendidikan ke PT Sukun sudah disetujui untuk 15 anak. Kami juga terus mengupayakan dukungan dari jaringan relasi di Jakarta,” pungkasnya.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar