Dapodik Dihentikan, Nasib Guru Honorer Baru di Pati Berasa Digantung

PATI – Mondes.co.id | Kekecewaan muncul dari hati para guru honorer, khususnya mereka yang baru masuk mengabdi sebagai wiyata bhakti di tahun 2024. Pasalnya, mereka sudah tak bisa didata masuk ke dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik).

Menurut salah seorang guru honorer asal Kabupaten Pati, Yani (25), hal ini amat sangat merugikan bagi lulusan Sarjana Pendidikan (S. Pd) yang bercita-cita menjadi seorang guru. Apalagi dengan harapan bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga

4 bulan  lalu

Pencari Kerja Jepara Dibekali Keterampilan Khusus

216 Dian A.

Bagi guru muda itu, dampak terasa sekali bagi para fresh graduate, utamanya mereka yang menjajaki dunia guru di satuan pendidikan negeri, salah satunya di Bumi Mina Tani.

“Menurutku saat ini kan sedang banyak-banyaknya fresh graduate. Nah, kalau Dapodik tidak segera dibuka, nanti guru wiyata terlalu banyak, dan fresh graduate berangsur tak dapat tempat,” ungkapnya ketika diwawancarai Mondes.co.id, Jumat (26/4/2024).

Ia merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Mengingat, beberapa pemerintah daerah (Pemda) tetangga, seperti Kudus masih membuka pendataan Dapodik bagi tenaga honorer baru.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Luruskan Niat Haji, Kemenag Pati: Niat Ibadah Bukan untuk Piknik atau Tambah Gelar!

583 Singgih Tri

“Tentu merugikan sekali ketika kita mencoba masuk ke sekolah negeri tetapi tidak masuk Dapodik seperti guru-guru yang lain,” ucapnya.

Ia masih berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati berkenan membuka pendataan Dapodik teruntuk guru honorer yang baru masuk pasca perekrutan seleksi PPPK 2023 beberapa waktu yang lalu.

“Saya sangat berharap sekali, karena untuk saat ini saya juga bagian wiyata, dan malah belum mendapat kelas ngajar. Sejauh ini saya mengajar mata pelajaran (Mapel) Bahasa Inggris di sekolah negeri tempat saya bekerja,” tutur guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di salah satu wilayah di Kabupaten Pati.

Perlu diketahui, Disdikbud Kabupaten Pati menghentikan pendataan Dapodik demi mengantisipasi membludaknya tenaga pendidik honorer yang geger ingin diangkat PPPK. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disdikbud Kabupaten Pati, Paryanto belum lama ini.

“Disdikbud akan selalu memperjuangkan hak-hak guru. Namun, kami juga membatasi masuknya tenaga guru baru yang berupaya masuk Dapodik, karena biar guru honorer yang sudah ada diselesaikan dahulu, jangan tambah dulu,” ujar Paryanto.

Sejauh ini, guru honorer di Kabupaten Pati terlalu banyak, akan tetapi satuan pendidikan kerap memberdayakan jasa tenaga guru honorer. Mereka mengisi kekosongan sekolah yang belum dimasuki guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sejauh ini kebutuhan guru di Pati masih banyak. Jumlah guru yang harus diangkat (ASN) cukup banyak, kekurangannya juga banyak. Namun, jumlah ini sudah sebanding dengan jumlah yang di Dapodik,” ungkapnya.

Menurutnya, dihentikannya pendataan sistem Dapodik, agar guru honorer yang sudah ada dapat segera diangkat menjadi PPPK.

“Apabila pendataan Dapodik sudah stop, maka nunggu aturan yang baru. Sekarang sudah tidak boleh menambah tenaga non ASN (honorer),” tuturnya.

Sementara, pada awal 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus justru memberikan kesempatan bagi tenaga guru honorer baru, masuk Dapodik secara serentak. Hal itu pun disambut baik oleh guru honorer yang ada di Kabupaten Kudus, meski mereka baru memperoleh sekolah tempat mengabdi.

“Kudus buka Dapodik tahun ini bagu tenaga guru baru, tetapi belum tentu punya NRG (Nomor Registrasi Guru),” kata salah seorang guru honorer asal Kabupaten Kudus, Arri (29) ketika dikonfirmasi.

Ia yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah mengantongi sertifikat pendidik, oleh karena itu sangat berharap dengan masuknya data diri ke Dapodik, bisa memberikan akses tunjangan profesi kepadanya. Akan tetapi hal itu mustahil, karena guna mencairkan tunjangan mesti memiliki NRG.

“Kalau tunjangan sertifikasi harus pnya NRG, prosesnya lama juga. Tapi blm tentu dapat juga kalau belum ASN, tergantung dinasnya,” bebernya.

Walau sudah masuk Dapodik, dirinya tetap berharap Pemda membuka formasi PPPK jalur umum di lingkungan Pemkab Kudus. Pasalnya, hanya itu satu-satunya kesempatan yang bisa ia lalui guna mendaftar seleksi PPPK jabatan fungsional guru.

“Kudus buka Dapodik tetapi formasi umum guru kelas PPPK tahun ini kabarnya kemungkinan kecil dibukanya. Jadi sama saja. Jika ada (seleksi PPPK guru), saya tetap ikut jalur formasi umum karena saya lulusan PPG Prajabatan,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra