CPNS dan PPPK Perlu Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

JEPARA – Mondes.co.id | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mendapatkan pendidikan antikorupsi sejak dini.

Sebab, CPNS serta PPPK yang nantinya memiliki kewenangan dan kuasa anggaran, dikhawatirkan melakukan praktik korupsi apabila tidak diberikan pemahaman sejak dini.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Museum Ratu Kalinyamat di Masjid Mantingan Dibuka hingga Juni 

233 Dian A.

Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung Shima, Rabu (17/7/2024).

“Baik CPNS maupun PPPK perlu mendapatkan pendidikan antikorupsi sejak dini,” kata dia.

Diketahui, nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) di Pemkab Jepara mengalami peningkatan 3,4 poin dari 72,8 pada tahun 2022 menjadi 76,2 di tahun 2023.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Seluruh Kades di Pati Harus Setorkan Nama Pengurus Kopdes Merah Putih Akhir Bulan Ini

274 Vindi Agil

Sedangkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Jepara mengalami penurunan 3 poin dari 93 di tahun 2022 menjadi 90 di tahun 2023.

Maruli mengatakan, penurunan indeks MCP ini juga dialami daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Ia menambahkan, fenomena ini memang terjadi menjelang tahun politik.

“Nilai MCP kita turun, namun kabar baiknya SPI kita naik. Tahun 2022 kemarin nilai SPI Jepara berada di ranking rentan, tahun 2023 naik menjadi waspada. Saya harap di tahun naik kelas menjadi terjaga atau di atas 78,” kata Maruli.

Pj Bupati Edy Supriyanta menyampaikan akan menindaklanjuti arahan KPK. Dirinya menegaskan pimpinan perangkat daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.

“Hindari petty corruption (korupsi kecil) khususnya di instansi yang langsung melayani publik. MCP juga saya minta naik mencapai 95,” kata Edy.

Lebih lanjut, Pj Bupati meminta adanya transparansi anggaran dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Edy juga meminta dinas terkait untuk memperhatikan surat edaran Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar memungut pajak daerah pada pertambangan galian C, reklame, dan air tanah.

Editor: Mila Candra