BPJS Tiba-tiba Nonaktif, Menyulitkan Keluarga Miskin di Rembang
Foto: Kartu BPJS Milik Eka Yatmiati yang sudah nonaktif (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Akses terhadap layanan kesehatan bagi keluarga miskin di Kabupaten Rembang kembali menghadapi tantangan serius.
Program jaminan kesehatan yang vital, yaitu BPJS Kesehatan, tiba-tiba menjadi nonaktif.
Kejadian ini pun lantas menyulitkan salah satu keluarga rentan, ketika membutuhkan pengobatan mendesak.
Seperti yang dialami oleh Eka Yatmiati, seorang warga Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori.
Situasi ini terungkap saat Eka membawa putrinya yang menderita demam tinggi untuk diperiksa di Puskesmas Kaliori.
Ia mengungkapkan kekecewaannya.
Ketika petugas Puskesmas melakukan pengecekan data, terkonfirmasi bahwa kartu BPJS Kesehatan sang anak ternyata sudah nonaktif.
Yang mengejutkan, setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan hanya kartu anaknya saja yang bermasalah.
Status kepesertaan seluruh anggota keluarganya, yakni suami, anak, dan dirinya sendiri, semuanya dinyatakan tidak aktif.
“Ya Mas, kemarin anakku demam tinggi. Ketika kubawa ke Puskesmas, BPJS tiba-tiba tidak aktif. Tidak hanya BPJS anakku, tapi juga punya suamiku serta punyaku,” jelas Eka dengan nada khawatir.
Padahal, bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti Eka, BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya jaring pengaman untuk menjamin mereka tetap bisa mengakses pengobatan tanpa terjerat utang.
Meskipun biaya pengobatan di tingkat Puskesmas masih dinilai terjangkau bagi keluarga miskin, kekhawatiran terbesarnya adalah jika kondisi kesehatan anak atau anggota keluarganya memburuk dan memerlukan rujukan ke rumah sakit.
“Kalau di Puskesmas, keluarga kurang mampu seperti kami masih terjangkau untuk bayar. Yang kami khawatirkan jika ada rujukan ke rumah sakit, itu yang kami khawatirkan,” ungkap Eka.
Tanpa adanya kartu BPJS Kesehatan yang aktif, biaya rawat inap, tindakan medis, atau pembelian obat-obatan di rumah sakit dapat melonjak drastis, menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam kesulitan finansial yang lebih parah.
Menyadari betapa pentingnya jaminan kesehatan ini, Eka dan suaminya berencana segera mengurus masalah ini.
Mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait, mulai dari perangkat desa hingga Dinas Sosial.
Tujuannya untuk mengajukan pengaktifan kembali kartu BPJS Kesehatan mereka.
“Rencana kami mau mengajukan pengaktifan kembali. Keluarga seperti kami, BPJS sangat dibutuhkan,” tutup Eka, berharap agar jaring pengaman kesehatan mereka dapat segera dipulihkan.
Kasus yang dialami Eka Yatmiati ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang setempat.
Nonaktifnya kartu BPJS bagi kelompok PBI tidak hanya sekadar masalah administratif, namun menyangkut hak dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Diharapkan, ada langkah cepat dan proaktif untuk memverifikasi ulang data kepesertaan keluarga Eka Yatmiati dan segera mengaktifkan kembali kartu mereka.
Mengingat, risiko kesehatan yang mengancam jika terjadi sakit parah.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar