BKPP Klaim Pemilihan UNS Sudah Sesuai Regulasi BKN
PATI – Mondes.co.id | Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin sempat menyampaikan sindiran terkait persiapan pengisian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena menggandeng pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sebagai rekanan.
Akhirnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) buka suara untuk menjawab sindiran pedas tersebut.
Kepala BKPP Pati melalui Sekretaris Rizki Hermanu menyampaikan, pihaknya menyangkal tudingan yang dilontarkan oleh ketua DPRD Pati jika ada permainan saat ujian PPPK dilaksanakan.
Pasalnya, penunjukan UNS sebagai pihak ketiga untuk pengisian PPPK sudah ada kerja sama sebelumnya. Sehingga tidak ada proses lelang dalam pelaksanaannya.
Ia juga mengatakan jika tidak diperbolehkan untuk memilih salah satu dari tiga universitas yang bakal digandeng sebagai rekanan.
Di samping itu, penunjukan ini juga sesuai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) setelah dikeluarkannya surat perintah tanggal 4 Agustus 2023. Alhasil, pihaknya harus secepat mungkin menunjuk UNS sebagai mitra kerja, sebelum kuota sudah terpenuhi.
“Disebutkan dalam surat BKN tanggal 4 Agustus, bahwa pelaksanaan PPPK bisa mandiri. Tempatnya di Jawa Tengah ada tiga titik yaitu UNS Solo, Udinus Semarang, dan UNY Yogyakarta. Jadi penunjukan rekanan ini tidak ada lelang, tapi kita tentukan pihak ketiga. Kita tidak serta-merta memilih UNS, karena kita sudah ada kerja sama. Karena waktu kita mepet, pertimbangan kita UNS,” ujarnya, Kamis, 14 September 2023.
Rizki melanjutkan, pihaknya memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan lelang. Mengingat instruksi yang diberikan dari BKN mepet dengan pelaksanaan penerimaan PPPK yang akan memulai pendaftaran tanggal 17 September 2023 nanti.
“Misal kalau di Pati, tidak ada perguruan tinggi yang berpengalaman ataupun kita tidak ada kerja sama. Sehingga jika di Pati harus ada tempat yang komputernya memadai. Sedangkan kalau pihak swasta harus melalui lelang, itu waktunya tidak sebentar,” imbuhnya.
Selain beberapa faktor tersebut, pelaksanaan PPPK tahun ini menurutnya juga terkesan mendadak. Dikatakan demikian, lantaran pihaknya di tahun 2023 ini sebelumnya tidak merencanakan membuka alokasi PPPK. Hanya saja, karena ada instruksi dari BKN untuk menyerap tenaga non ASN, khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan, maka pihaknya mau tidak mau harus membuka.
“Pada awal tahun ini itu direncanakan tidak ada rekrutmen, karena anggarannya hanya untuk belanja pegawai. Tapi perjalanannya, dari pusat ada kebijakan bahwa pemerintahan daerah harus melaksanakan rekrutmen PPPK untuk pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi penerimaan ini disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. Jadi yang sebelumnya tidak ada, kita adakan,” tandasnya.
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar