Baru Ada 4 TK Negeri Pembina di Jepara, Dikaji untuk Ditambah

JEPARA – Mondes.co.id | Pemkab Jepara segera mengkaji kemungkinan penambahan TK Negeri Pembina. Arahan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko usai menerima audiensi pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Jepara di ruang kerjanya pada Senin 16 Oktober 2023 siang.

“Perlu pengkajian terlebih dahulu apakah dimungkinkan di tiap kecamatan ada TK Negeri Pembina,” kata Edy Sujatmiko yang dalam kesempatan tersebut didampingi Sekretaris Disdikpora Kabupaten Jepara Ali Hidayat. Sedangkan dari ITGKI, hadir Ketua IGTKI Kabupaten Jepara Harimurti, Ketua PGRI Cabang Khusus IGTKI Jepara Sudarti, serta lima pengurus yang lain.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Ribuan Batang Rokok Ilegal Disita Bea Cukai Kudus

324 Dian A.

Menurut Edy Sujatmiko, harus ada kepastian penambahan TK Negeri Pembina efektif meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Beberapa pertimbangan lain adalah urgensinya dibanding kebutuhan pelayanan pendidikan lain, kesiapan sumber daya, pemerataan akses pelayanan pendidikan, hingga kemampuan keuangan daerah.

Edy Sujatmiko mencontohkan kendala untuk memenuhi keinginan IGTKI agar ada kenaikan bantuan untuk guru TK non-PNS dan nonsertifikasi.

“Kita bersyukur teralokasi Rp1,8 juta per orang per tahun. Teman-teman IGTKI ingin dinaikkan tahun depan. Tapi secara realistis, kita baru bisa mengatakan besarannya akan tetap. Ada kebutuhan penganggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 setidaknya Rp57 miliar,” katanya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Banjir di Jepara Mulai Surut, Dapur Umum Tetap Layani Sahur dan Buka Puasa

647 Dian A.

Demikian juga dengan kebutuhan pelatihan kompetensi mengajar guru TK untuk anak-anak berkebutuhan khusus di jenjang tersebut.

Sebelumnya, Ketua IGTKI Jepara Harimurti mengatakan, di Jepara hanya terdapat 4 TK Negeri Pembina.

“IGTKI berharap ada tambahan sehingga di tiap kecamatan minimal ada satu TK Negeri Pembina,” kata dia.

Harimurti juga berharap ada tambahan alokasi kesejahteraan untuk guru TK non-PNS dan non sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang saat ini menerima sebeaar Rp150 ribu per bulan atau Rp1,8 juta per tahun.

“Dari 1670 guru TK di Jepara, ada 1242 yang termasuk dalam kategori tersebut. Selebihnya sudah inpassing, berstatus PNS, dan/atau mendapat tunjangan sertifikasi,” kata Harimurti.