Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo Demo Tuntut Transparansi Pengelolaan DD
Foto; Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo saat melakukan audiensi dengan pemerintah desa (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo mendatangi Kantor Balai Desa Sukolilo.
Tujuannya untuk berdialog dan menemukan titik temu atas kurangnya transparansi penggunaan Dana Desa (DD) di wilayah tersebut.
Mereka datang melakukan unjuk rasa dan audiensi bersama dengan aparatur desa yang dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) Sukolilo, Ahmad Amirudin yang didampingi Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono pada hari ini, Kamis, 11 Desember 2025.
Penanggung jawab Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo, Suyono menegaskan bahwa masyarakat menuntut keterbukaan pengelolaan DD di Desa Sukolilo.
“Kita sebagai masyarakat menuntut Pemdes (Pemerintah Desa) agar Dana Desa transparan dan terbuka, karena diketahui sumbernya dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dari uang rakyat. Jadi, kita sebagai hak masyarakat minta Dana Desa dikelola dengan amanah sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya usai beraudiensi.
Beberapa objek penggunaan DD di Desa Sukolilo pun dievaluasi.
Masyarakat sebagai kontrol adanya pembangunan, diperlukan demi kemajuan desa.
“Adanya temuan-temuan pembangunan setelah kita audiensi ada beberapa titik temuan, kita benahi. Kami kontrol desa ada beberapa titik-titik ingin dipenuhi, supaya Desa Sukolilo lebih maju dan sejahtera,” terangnya sembari menunjukkan hasil notulensi.
Audiensi antara masyarakat dengan Kades Sukolilo akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan.
Di antaranya, Kades Sukolilo, Ahmad Amirudin berjanji mengecor jembatan RT 02/RW 09 dan RT 04/RW 09 dalam waktu dekat.
Kemudian, segera melengkapi taman di RW 10.
Lalu, mengelola kembali Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) sesuai dateline yang telah ditentukan dan transparan.
Lebih lanjut, Kades berjanji mengelola aset desa dengan baik, amanah, dan terbuka.
Serta, menyalurkan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dengan melalui musyawarah desa (Musdes).
“Dengan adanya ini, harapannya Sukolilo dicontoh desa yang lain. Harapan kami KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengintervensi di dalam Pemerintah Kabupaten Pati,” sambung Suyono.
Ketika dimintai tanggapan terkait peranan Badan Permusyawatan Desa (BPD), Suyono menyebut mereka dengan istilah ‘mandul’.
Pasalnya, BPD jarang terlibat dalam perumusan kebijakan Pemdes Sukolilo.
“Yang saya ketahui BPD mandul, dan kami katakan mandul semoga ke depan lebih baik lagi. Sepengetahuan saya BPD tidak dilibatkan atau ndak kurang harmonis dengan pihak pemerintah desa,” ujarnya.
Dari hasil audiensi tersebut, disepakati antara Pemdes Sukolilo dan BPD Sukolilo bisa bersinergi untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Desa Sukolilo.
Pihaknya pun akan mengawal hasil audiensi ini, karena masyarakat akan selalu menjadi mitra strategis pembangunan desa.
“Kita puas, namun harus mengawal terus supaya sempurna, yang penting kita pantau terus. Kami sebagai mitra, masyarakat mendampingi, kami mengawasi kepala desa. Hasil pengawasan selama ini, intinya kurang komunikasi, dengan adanya audiensi, kami berterima kasih,” pungkas Suyono.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar