Ahmad Luthfi Tindak Lanjuti Polemik Tambang Lereng Gunung Slamet

SEMARANG – Mondes.co.id | Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menegaskan sudah melakukan langkah strategis dalam menangani polemik tambang di lereng Gunung Slamet Kabupaten Banyumas.

Ia memastikan, kepentingan masyarakat dan evaluasi dampak kerusakan lahan akan menjadi pertimbangan utama.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Pembayaran Ganti Untung Lahan Embung Kaliombo Rembang Tuntas

475 Supriyanto

“Sudah kita tindak lanjuti,” kata Ahmad Luthfi kepada awak media saat di Kota Surakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, terkait polemik tambang di Gunung Slamet tersebut, sudah ditinjau dari berbagai sisi.

Mulai dari sisi perizinan, hingga dampak-dampaknya bagi lingkungan maupun masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sepi Penumpang, Jalur Angkot di Wilayah Pati Ini Berhenti Operasi

348 Singgih Tri

“Ini harus kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati di tempat kita,” kata Gubernur.

Dikatakan, langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambang yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.

Satgas tersebut terdiri atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Ditreskrimsus Polda Jateng, bahkan Kejaksaan Tinggi, dan TNI.

“Satgas sudah kita bentuk, kita melakukan identifikasi permasalahan. Perizinan tambang yang secara resmi sudah kita teliti, rata-rata terbitnya sebelum saya menjabat,” kata Ahmad Luthfi.

Di samping itu, pengajuan kawasan Gunung Slamet menjadi kawasan taman nasional juga sudah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sampai saat ini proses tersebut masih berjalan dan belum ada keputusan yang diterbitkan oleh kementerian.

“Sementara ini kita awasi, kemudian kita bentuk Satgas sebelum adanya terbitan dari Kementerian LHK terkait dengan Gunung Slamet sebagai kawasan taman nasional. Jadi kita sudah punya roadmapnya,” tegasnya.

Dalam beberapa kesempatan, Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa kejadian di lereng Gunung Slamet harus menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati/wali kota lain, khususnya yang punya wilayah penambangan dan galian C.

Ia mengingatkan agar tidak ada yang coba-coba untuk mengubah informasi tata ruang (ITR).

Ia menyatakan, penertiban izin penambangan harus hati-hati, harus benar-benar terang benderang, dan sosialiasi yang masif, agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang.

“Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang akan berkepanjangan,” kata dia.

Editor: Mila Candra