BPJS Mendadak Nonaktif, Tunanetra Lansia di Dukuhseti Kesulitan Berobat
Foto: Sarimah saat didatangi oleh pihak Pemdes (Mondes/Istimewa) PATI – Mondes.co.id | Penderitaan dialami dua kakak beradik tunanetra asal Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yakni Sukaelan dan Sarimah.
Mereka harus tabah setelah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan.
Keduanya tinggal dalam satu hunian yang sudah lapuk dimakan usia dengan keterbatasan.
Kepesertaan BPJS Kesehatan itu jadi tumpuan utama bagi janda dan duda tanpa anak itu.
Sejak lama, Sukaelan dan Sarimah tidak dapat melihat.
Mereka juga mengeluhkan gangguan kesehatan lain seperti sakit lambung dan nyeri kepala.
“Sudah lama,” kata Sukaelan sambil meratapi, belum lama ini.
Selama ini, mereka hidup dengan bantuan orang-orang dermawan di sekitarnya, begitu pula untuk pengobatannya.
“Terkadang dibantu tetangga. Kadang tidak,” ucap pria berusia 70 tahun.
Kondisi semakin rumit karena saudarinya, yaitu Sarimah, belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
Proses perekaman identitas yang harus dilakukan di kantor pelayanan menjadi kendala tersendiri, mengingat kondisi fisiknya yang tak mampu melihat dan terbatas dalam mobilitas.
Urusan administrasi mereka pun terhambat.
Sehingga Sukaelan dan Sarimah sulit mengajukan bantuan maupun aktivasi jaminan kesehatan.
Otoritas setempat sebenarnya sudah berupaya membantu urus kembali kepesertaan BPJS Kesehatan untuk keduanya.
Namun, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), nama mereka tercatat berada pada desil di atas angka lima.
Artinya, secara sistem dinilai bukan termasuk kategori prioritas penerima bantuan sosial, sehingga tidak lagi mendapatkan subsidi iuran.
“Sekarang namanya DTSEN. Desilnya di atas 5, sehingga tidak mendapat bantuan apapun,” kata Kepala Desa (Kades) Dukuhseti, Ahmad Rifai.
Perubahan data tersebut membuat mereka tidak hanya kehilangan akses BPJS Penerima Biaya Iuran (PBI), tetapi juga tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya.
Nonaktifnya jaminan kesehatan sudah lama menimpanya.
Padahal, kondisi ekonomi jauh dari kata mampu.
“Sebelum ada ramai-ramai ini. Mungkin 2-3 tahun belakangan ini,” imbuhnya
Pemdes Dukuhseti mengakui proses administrasi saat ini cukup rumit karena harus melalui verifikasi dan penyesuaian data dalam sistem DTSEN.
Sementara itu, Sukaelan dan Sarimah hanya bisa berharap ada solusi agar jaminan kesehatan mereka dapat kembali aktif.
Sehingga bisa memperoleh pengobatan yang layak tanpa terbebani biaya.
“Tadi saya kasih bantuan sedikit. Semoga ada orang yang peduli sama mereka,” harap Ahmad Rifai.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar