Rumah Tidak Layak Huni Desa Klepu Hasil Kolaborasi Diserahkan

JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan kolaborasi-kolaborasi untuk mewujudkan hunian yang layak bagi warga masyarakat.

Kemarin diresmikan rumah tidak layak huni (RTLH) salah satu warga di Desa Klepu, Kecamatan Keling, hasil kolaborasi dengan Badan Penelitian Aset Negara–Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI), Lindu Aji, dan Bintang Mandalika Sakti.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Memeden Gadhu, Pelestarian Tradisi Petani Lokal

1067 Dian A.

Kegiatan dilaksanakan di Dukuh Benggeng RT 06 RW 03, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian, sekaligus sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengapresiasi Pemerintah Desa (Pemdes) Klepu dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan bedah rumah RTLH tersebut.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Info Lowongan Guru PPPK Sekolah Rakyat di Pati

675 Singgih Tri

“Upaya seperti ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Jepara,” ujar Witiarso dalam sambutannya.

Ia menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menempatkan penanganan RTLH sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, persoalan perumahan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menangani sebanyak 1.284 unit RTLH melalui berbagai skema dan kerja sama lintas sektor.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kerja bersama mampu mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan visi Jepara Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS), Bupati menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan hunian layak dan lingkungan hidup yang sehat.

Pada 2026, penanganan RTLH akan tetap menjadi prioritas, beriringan dengan program unggulan lainnya, termasuk peningkatan dan penanganan jalan sepanjang 421,84 kilometer.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari keberlanjutan, ketepatan sasaran, serta dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat kepedulian dan memperkuat sinergi agar setiap bantuan sosial dapat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.

Kepada para penerima manfaat, Bupati berharap rumah yang telah diperbaiki, dapat dirawat dengan baik dan menjadi tempat tumbuhnya kehidupan keluarga yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.

Editor: Mila Candra