APBD Rembang 2026 Disetujui, Anggaran Naik Jadi Rp2 Triliun

​REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

​Persetujuan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Rembang pada Jumat (28/11/2025) .

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pekerja Rokok dan Petani Tembakau Dapat BLT, Masing-masing Rp1,2 Juta

750 Dian A.

Kabar baiknya, setelah pembahasan intensif, total Pendapatan Daerah APBD 2026 meningkat, dari yang diproyeksikan semula Rp1,97 triliun menjadi Rp2 triliun.

Dari total tersebut, terdapat kenaikan signifikan sebesar Rp29,7 miliar.

​Menurut Anggota Badan Anggaran DPRD Rembang, Puji Santoso, kenaikan ini ditopang oleh dua sektor utama.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Berkah Ramadan bagi Penjual Es Teh Jumbo, Laku Cepat Tak Sampai Sehari

457 Singgih Tri

Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), naik dari Rp464 miliar menjadi Rp467 miliar (bertambah Rp3 miliar).

Kemudian, Pendapatan Transfer dari Pusat dan Daerah, naik dari Rp1,512 triliun menjadi Rp1,539 triliun (bertambah Rp26,7 miliar).

​Meskipun anggaran naik, Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan khusus pada pelaksanaan anggaran.

Juru bicara Fraksi PKB, Maslichan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan program.

​”Seluruh OPD bersungguh-sungguh dalam menjalankannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran, sehingga anggaran dapat terserap maksimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegas Maslichan.

​Fraksi PKB juga meminta Pemkab Rembang belajar dari tahun sebelumnya dan menyusun strategi percepatan penyerapan APBD 2026 sedini mungkin, agar tidak terjadi penumpukan program di akhir tahun.

​Senada, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Widodo, mendorong Pemkab Rembang untuk terus menggali potensi sumber pendapatan daerah lainnya guna meningkatkan PAD, terutama mengingat adanya penurunan penerimaan pendapatan transfer dari pusat.

​Menanggapi masukan tersebut, Bupati Rembang Harno menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap saran dari legislatif, demi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

​”Apabila saran legislatif dan eksekutif nyambung, Insya Allah tidak ada persoalan yang harus ditangani bertahun-tahun,” ujar Bupati Harno, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam proses pembahasan APBD 2026.

Editor: Mila Candra