Kades Asempapan Tanggapi Tuntutan Warga, Luruskan Berbagai Anggapan Miring
Foto; Kades Asempapan Sukarno menemui pendemo (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Aksi damai berlangsung di depan Kantor Balai Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, hari ini, Kamis (6/11/2025).
Dalam aksi itu terdapat empat tuntutan yang disampaikan warga.
Keempat tuntutan itu meliputi pencopotan kepala desa (Kades) karena dianggap arogan. Lalu, transparansi anggaran Dana Desa (DD).
Kemudian, penghapusan Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan Haul Makam Mbah Panggeng.
Kemudian yang terakhir penyetopan aliran limbah dari Pabrik Gula (PG) Trangkil ke areal pertanian.
Aksi itu pun langsung ditanggapi oleh Kades Asempapan, Sukarno yang menemui massa pendemo.
Dirinya menerima semua bentuk aspirasi dari warganya.
Ia juga mengajak warga yang unjuk rasa untuk duduk bersama membahas persoalan yang dituntut.
Tanggapan Kades
Kades Asempapan, Sukarno pun menyampaikan bahwa penghapusan Perdes yang disampaikan massa aksi tidak bisa seketika dilakukan.
Pasalnya, Perdes disepakati dari hasil musyawarah warga dan sejumlah pihak-pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat maupun tokoh agama.
“Aksi damai menyampaikan terkait Perdes untuk diubah atau dihapus, karena Perdes bukan abal-abal, yang disahkan betul-betul lewat tokoh masyarakat sebagai perwakilan warga, saya sudah menghadirkan kelompok masyarakat, kami fasilitasi dengan suasana yang baik. Hasil Perdes sudah ada kesepakatan pemerintah desa, BPD, tokoh agama, RT, RW, linmas, PKK, memutuskan acara Haul Mbah Panggeng di Ba’da Maulud dialihkan di bulan Apit supaya ada pertanggungjawaban yang baik,” ujarnya kepada massa aksi serta disaksikan awak media.
Sebelumnya, tradisi Haul Makam Mbah Panggeng dilaksanakan pada Rabiul Akhir (Ba’da Maulud).
Tetapi kini berdasarkan aturan desa dipindah ke Dzulqaidah (Apit).
Kebijakan itu dilakukan supaya ada pertanggungjawaban yang lebih tertata.
Menurutnya, ketika Haul Makam Mbah Pangeng digelar pada bulan Apit, bisa berbarengan dengan acara bersih desa, sehingga jauh lebih kompak dan kondusif.
Ia juga memberi akses masyarakat untuk mengkaji bersama-sama Perdes terkait.
“Kalau mau menghendaki nanti kita fasilitasi, kita kaji lagi Perdes misalkan ada dua kubu, kita sengkuyung bulan Apit, misalkan dia mau Ba’da Mauludz maka tidak sesuai perdes yang dialihkan. Ketika menyelenggarakan acara ada dua kubu, apakah acara kondusif ? Kalau tidak bareng bersih desa kurang kondusif,” ungkap Sukarno.
Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah desa (Pemdes) selalu melibatkan warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKDes), termasuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Disampaikannya bahwa transparansi anggaran DD dan kegiatan untuk menjalankan kebijakan maupun pelayanan publik ditekankan selama kepemimpinannya.
“Kalau masalah pembangunan secara pemerintahan ada aturan, kita melakukan Musrenbangdes, ada RKPDes, APBDes, infografis. Kemudian ada pemeriksaan di Inspektorat,” imbuhnya.
Mengenai limbah PG Trangkil, ia menegaskan bahwa tidak berdampak buruk bagi warga, bahkan pasokan air yang berasal dari PG Trangkil berdampak positif di sektor pertanian.
Menurutnya, banyak petani dan petambak yang diuntungkan dari adanya aliran air dari PG Trangkil.
“Limbah sebelum saya mimpin sudah ada, selalu dibutuhkan masyarakat, di Asempapan ada pertanian sawah tambak. Hanya terkadang limbah air mengalir ke sawah dan tambak, mengingat kepentingan itu, masa saya tutup dengan asas manfaat yang lebih besar daripada rugi. Manfaatnya petani sawah di Asempapan dengan adanya limbah air bisa panen 3 kali, kalau musim kemarau tidak ada bantuan dari itu ndak bisa panen,” tegas kades.
Mengenai arogansi yang dilontarkan warga, ia menepis anggapan itu.
Pada dasarnya, pemerintahan di Desa Asempapan selalu tentram dan tertib.
Menurutnya, rumor pengancaman kepada warga tentang tidak diberikannya bantuan sosial (bansos) adalah hoaks.
Ia telah konfirmasi kepada seluruh warga dan aparatur desa bahwa rumor di media sosial yang sempat viral tidak benar.
“Tuntutan tentang kearoganan, arogannya di mana? Saya adil, bijaksana, dan pelayanan tidak membedakan, makanya kondusif. Masyarakat banyak, ada yang suka dan tidak suka, tadi malam saya gerak cepat adanya yang viral, kami undang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama,ketua pondok pesantren, yayasan dan semua kelembagaan RT, RW, linmas,” ucapnya.
Adanya pesan WhatsApp yang mengancam massa pendemo bukan dari perintahnya.
Ia menegaskan tidak ada lawan semua kawan, makmur, adem, tentrem dijunjung tinggi. Semua yang berkaitan dengan demokrasi dijunjung tinggi.
Pengakuan Koordinator Aksi
Bayu Irianto, selalu koordinator lapangan massa aksi menyampaikan keluhan warga lantaran pengalihan waktu penyelenggaraan Haul Makam Mbak Panggeng.
Apalagi, penyelenggaraan acara itu menghilangkan beberapa tradisi yang ada.
“Di makam dan mushola mengadakan haul dilarang keras, alasannya merugikan rakyat, tidak masuk akal. Kami rakyat Asempapan minta perdes dihapus, untuk haul malam jangan dibarengkan bersih desa, harus beda,” tuntutnya saat diwawancarai awak media.
Ia mengaku beberapa kali diundang oleh Pemdes untuk mengkaji Perdes tersebut, tetapi menolak adanya undangan tersebut.
Padahal, Haul Makam Mbah Panggeng berlangsung secara swadaya masyarakat, tetapi dilarang untuk digelar secara mandiri oleh masyarakat.
“Dari perwakilan malam tidak dilibatkan sama sekali, cuma ada undangan tetapi dari pihak makam tidak mau. Di Perdes haul dilarang, sebelumnya ada kegiatan pengajian, buka selambu kini tidak diperbolehkan, untuk mengirim doa arwah juga,” katanya.
Warga juga menuntut transparansi pembangunan talut, mengingat setiap satu meter nilainya Rp600 ribu.
Menurutnya, dana segitu untuk fondasi talut sangat tidak masuk akal. Ia menduga ada korupsi.
“Dengan prasasti pembangunan talut per meter Rp600.000 tidak masuk akal untuk pondasi, makanya warga Asempapan menduga pasti ada unsur korupsi. Kembalikan dana dari pemerintah biar masuk kas desa!” ungkapnya.
Bayu menambahkan adanya limbah air PG Trangkil merugikan petambak ikan dan petambak garam.
Banyak ikan yang mati dan produksi garam yang buruk ketika terkontaminasi limbah dari pabrik tersebut.
“Limbah PG Trangkil berupa cairan, cuma limbah itu merugikan kelompok tani tambak, ikan mati semua. Dan pas waktu kemarau untuk garam tidak dapat diproduksi, sangat mengganggu kelompok tani tambak,” lanjutnya.
Massa aksi yang turun hari ini sebanyak 50 orang.
Dirinya mengaku, pendemo sempat diancam dengan tidak diberikan bansos.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar