Foto: Suasana sidang paripurna Kabupaten Trenggalek (Mondes/Her)
TRENGGALEK – Mondes.co.id | Prioritas utama Rancangan APBD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Trenggalek lebih difokuskan pada infrastruktur.
Di antaranya, perbaikan jalan serta alokasi kedaruratan.
Proyeksi tersebut diambil dari pendapatan daerah yang masuk sekitar Rp1,9 triliun.
Meski demikian, asumsi serapannya akan mengakibatkan defisit anggaran sekitar Rp100 miliar, disebabkan alokasi belanjanya menyentuh angka Rp2 triliun.
Itu sebagaimana tercatat dalam nota yang diserahkan Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Syah Mochamad Natanegara kepada legislatif dalam rapat Paripurna di gedung DPRD beberapa waktu lalu.
“Untuk lokasi anggaran, lebih diarahkan pada perbaikan jalan dan infrastruktur vital yang selama ini menjadi keluhan warga,” ungkap Syah Natanegara.
Menurut dia, memang ada intervensi agar mengutamakan perbaikan infrastruktur, khususnya sarana transportasi.
Pasalnya, mayoritas warga Bumi Menak Sopal menginginkan itu.
Namun, angka tersebut masih bersifat skema awal, karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran dana yang akan didistribusikan ke daerah.
“Untuk infrastruktur, diproyeksikan sekitar Rp70 miliar. Sedangkan dana kedaruratan disiapkan Rp20 miliar. Akan tetapi masih nunggu dulu penetapan angka dana transfer dari pusat dulu,” jelasnya.
Pun begitu, masih lanjut Wabup, mengantisipasi tertundanya pembahasan APBD, maka Pemkab tetap mengajukan rancangan sesuai kesepakatan KUA-PPAS.
Jika nanti dana bantuan pemerintah pusat sudah pasti nilainya, segera dilakukan penyesuaian.
“Nanti, ketika dana transfer angkanya sudah pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” imbuh Syah.
Di tempat lain, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan bahwa strategi yang diambil Pemkab sangat penting.
Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis.
Apalagi, prioritasnya demi mengakomodir kepentingan rakyat luas.
“Prioritas pada infrastruktur dan emergency sangat penting. Terutama saat belum ada kepastian mengenai jumlah bantuan pusat. Sebab, bisa menjadi dasar awal agar pembahasan tidak molor,” tandas Doding.
Sedangkan detail teknisnya, lanjut politisi PDIP ini, baik itu terkait persentase belanja modal dan belanja barang-jasa akan disesuaikan.
Termasuk, finalisasi usai ada kepastian akan Dana Alokasi Umum (DAU) turun.
“Saat bantuan pusat yang di terima bisa stabil di nilai Rp1,5 triliun, maka APBD Trenggalek dipastikan tetap aman, sekaligus tetap sesuai perencanaan,” pungkas dia.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar